AMK Ingin Kadernya Berperan Membesarkan PPP

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpilih pada Muktamar IX mendatang diharapkan untuk menempatkan kader-kader AMK di posisi strategis.

Harapan itu merupakan salah satu rekomendasi dari Mukernas II AMK yang digelar di Tanggerang, Banten, 4-6 Desember 2020. “Keputusan lainnya adalah meminta DPP PPP memberikan sarana dan prasarana kepada seluruh banom (badan otonom) yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Serta memprioritaskan kader yang berasal dari banom-banom untuk ditempatkan di jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun di jabatan strategis lain,” tutur Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Ka'bah (AMK), Nasrullah AR dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).

Dia menjelaskan, AMK akan mengikuti intruksi DPP PPP untuk melakukan kaderisasi berjenjang dalam rangka menyusun kerja elektoral PPP. AMK dengan segala upaya juga akan menjadikan PPP dari kemungkinan munculnya konflik internal karena sangat berdampak kepada hasil Pemilu.



“Mukernas ini juga memutuskan Muktamar AMK akan diselenggarakan Maret atau April tahun depan. Ada beberapa alternatif tempat muktamar, yaitu di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan atau Jawa Timur. Namun keputusan selanjutnya akan diputuskan oleh PN Angkatan Muda Ka'bah,” tuturnya.( )

Poin lainnya adalah mendukung Suharso Monoarfa menjadi Ketua Umum DPP PPP dan Calon Presiden Republik Indonesia 2024 s/d 2029.

Sebelumnya, dalam pembukaan Mukernas AMK, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa meminta semua badan otonom partai untuk melakukan kerja-kerja elektoral. Kerja elektoral itu harus didasarkan pada metodologi yang tepat, sehingga bisa mencapai hasil maksimal.( )

Diketahui, Mukernas AMK digelar pada 4-6 Desember 2020. Dalam acara ini juga hadir Ketum PN AMK Joko Purwanto, Sekjen PN AMK Nasrullah AR, Waketum PN AMK Achmad Baidowi.

Sejumlah petinggi DPP PPP hadir, yaitu Sekjen DPP PPP Arsul Sani, Waketum DPP PPP Ermalena, Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi, Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara, dan sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PPP.