Edhy Prabowo Tersangka, Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Siapa?
Sabtu, 28 November 2020 - 09:19 WIB
Alternatif lain, dia memprediksi bahwa Partai Golkar juga berpeluang untuk mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo itu. "Tapi sekali lagi menurut saya yang ideal bagi Pak Jokowi hari ini adalah memilih ya kalaupun harus dari partai, tapi kualitas dan bobot ketokohan atau kemampuan tokoh untuk memimpin sebuah kementerian yang dianggap strategis haruslah jadi faktor yang lebih penting daripada bendera partai apa yang dia usung," pungkasnya.
Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
(Baca juga: Nelayan Berharap Pengganti Edhy Prabowo dari Kalangan Profesional ).
Sementara, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai perlunya menata ulang terhadap elemen kelembagaan di dalam kementerian tersebut. "Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagaan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," kata peneliti DFW Indonesia Muh Arifuddin kepada SINDOnews, Jumat (27/11/2020).
Selain itu, dirinya juga berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo . "Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," pesannya.
Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
(Baca juga: Nelayan Berharap Pengganti Edhy Prabowo dari Kalangan Profesional ).
Sementara, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai perlunya menata ulang terhadap elemen kelembagaan di dalam kementerian tersebut. "Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagaan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," kata peneliti DFW Indonesia Muh Arifuddin kepada SINDOnews, Jumat (27/11/2020).
Selain itu, dirinya juga berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo . "Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," pesannya.
Lihat Juga :