KPK Cecar Kadis Ketahanan Pangan Bogor soal Uang untuk Rachmat Yasin
Jum'at, 20 November 2020 - 19:05 WIB
Mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Dedi Ade Bachtiar pada hari ini. Dedi ditelisik penyidik ihwal dugaan pemberian uang kepada mantan Bupati Bogor , Rachmat Yasin (RY).
"Dedi Ade Bachtiar (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Kepala DPKBD Kabupaten Bogor periode tahun 2010-2013) didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan pemberian uang kepada tersangka RY," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (20/11/2020).
Sedianya, Dedi Ade Bachtiar diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Ia diperiksa dalam kapasitasnya ketika masih menjabat sebagai Kepala DPKBD Kabupaten Bogor. (Baca juga: KPK Menerima Dokumen Skandal Djoko Tjandra Setelah Dua Kali Meminta )
Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka korupsi. Rachmat Yasin diduga memotong uang pembayaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan menerima sejumlah gratifikasi.
"Dedi Ade Bachtiar (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Kepala DPKBD Kabupaten Bogor periode tahun 2010-2013) didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan pemberian uang kepada tersangka RY," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (20/11/2020).
Sedianya, Dedi Ade Bachtiar diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Ia diperiksa dalam kapasitasnya ketika masih menjabat sebagai Kepala DPKBD Kabupaten Bogor. (Baca juga: KPK Menerima Dokumen Skandal Djoko Tjandra Setelah Dua Kali Meminta )
Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka korupsi. Rachmat Yasin diduga memotong uang pembayaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan menerima sejumlah gratifikasi.
Lihat Juga :