Kerumunan Kampanye Gibran Tidak Disoal, PKS: Pemerintah Jangan Begitu Dong!
Kamis, 19 November 2020 - 18:21 WIB
Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih meminta polisi juga mengusut pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam kampanye anak Presiden Jokowi,Gibran Rakabuming Raka. Foto/inews
JAKARTA - Sejumlah pihak mendesak agar polisi juga mengusut kampanye Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo. Sebab kampanye tersebut juga menimbulkan kerumunan seperti halnya acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan anak Habib Rizieq Shihab.
Desakan itu disampaikan karena Polda Metro Jaya langsung memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polisi juga berencana memanggil Habib Rizieq. Sementara Gibran dan Ganjar tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Polisi malah mengatakan bahwa kerumunan massa pada kampanye Gibran dan acara Habib Rizieq tidak bisa disamakan.
Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih mengatakan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 wajib diterapkan. Ini berlaku untuk semua yang terlibat dalam Pilkada 2020 agar tidak ada yang terpapar Covid-19.
“Artinya, memang kan banyak imbauan tentang pilkada. Banyak usulan dari ormas agar ditunda. Andai tetap dilaksanakan, harus memakai protokol kesehatan agar menyelamatkan masyarakat,” kata Fikri saat dihubungi SINDO Media, Kamis (19/11/2020).
(Baca: Tak Periksa Ganjar, Sikap Polisi Dinilai Kental Bernuansa Politik)
Tetapi, sambung Fikri, kerumunan di Kota Solo ini tidak pernah mendapatkan teguran. Bahkan, kasus kerumunan kampanye Gibran tidak akan menjadi perbincangan seandainya polisi bersikap sama terhadap kasus kerumunan di DKI Jakarta.
“Di Solo, tidak ada teguran, kalau nggak ada peristiwa di Jakarta nggak rame, pemerintah jangan gitu dong. Kok di sini dibiarkan, nampaknya keadilan semua masyarakat di depan hukum nggak ada,” sesal Fikri.
Wakil Ketua Komisi X DPR mempersilakan polisi memproses dugaan pelanggaran yang sudah terjadi secara adil. Ini penting agar tidak ada pertanyaan dari yang berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap penegak hukum.
“Kalau memang di tempat lain dipermasalahkan, ya dipermasalahkan ya semua. Banyak yang berkerumun, tidak ada protokol kesehatan,” tegasnya.
(Baca: Bandingkan Kerumunan Massa Habib Rizieq dengan Gibran, Warganet Gaungkan #62DaruratKeadilan)
Fikri menambahkan, di pandemi Covid-19 ini, semua protokol kesehatan Covid-19 harus diterapkan, dan tidak cuku hanya 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Testing, tracing dan isolasi juga penting dilaksanakan. Sementara faktanya, di banyak daerah kegiatan pilkada justru menyebabkan kerumunan.
“Kalau mau ditegakkan ya equality before the law, berikan kepercayaan masyarakat, dan rasa adil, sehingga tidak banyak cibiran,” pungkas Fikri.
Desakan itu disampaikan karena Polda Metro Jaya langsung memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polisi juga berencana memanggil Habib Rizieq. Sementara Gibran dan Ganjar tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Polisi malah mengatakan bahwa kerumunan massa pada kampanye Gibran dan acara Habib Rizieq tidak bisa disamakan.
Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih mengatakan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 wajib diterapkan. Ini berlaku untuk semua yang terlibat dalam Pilkada 2020 agar tidak ada yang terpapar Covid-19.
“Artinya, memang kan banyak imbauan tentang pilkada. Banyak usulan dari ormas agar ditunda. Andai tetap dilaksanakan, harus memakai protokol kesehatan agar menyelamatkan masyarakat,” kata Fikri saat dihubungi SINDO Media, Kamis (19/11/2020).
(Baca: Tak Periksa Ganjar, Sikap Polisi Dinilai Kental Bernuansa Politik)
Tetapi, sambung Fikri, kerumunan di Kota Solo ini tidak pernah mendapatkan teguran. Bahkan, kasus kerumunan kampanye Gibran tidak akan menjadi perbincangan seandainya polisi bersikap sama terhadap kasus kerumunan di DKI Jakarta.
“Di Solo, tidak ada teguran, kalau nggak ada peristiwa di Jakarta nggak rame, pemerintah jangan gitu dong. Kok di sini dibiarkan, nampaknya keadilan semua masyarakat di depan hukum nggak ada,” sesal Fikri.
Wakil Ketua Komisi X DPR mempersilakan polisi memproses dugaan pelanggaran yang sudah terjadi secara adil. Ini penting agar tidak ada pertanyaan dari yang berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap penegak hukum.
“Kalau memang di tempat lain dipermasalahkan, ya dipermasalahkan ya semua. Banyak yang berkerumun, tidak ada protokol kesehatan,” tegasnya.
(Baca: Bandingkan Kerumunan Massa Habib Rizieq dengan Gibran, Warganet Gaungkan #62DaruratKeadilan)
Fikri menambahkan, di pandemi Covid-19 ini, semua protokol kesehatan Covid-19 harus diterapkan, dan tidak cuku hanya 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Testing, tracing dan isolasi juga penting dilaksanakan. Sementara faktanya, di banyak daerah kegiatan pilkada justru menyebabkan kerumunan.
“Kalau mau ditegakkan ya equality before the law, berikan kepercayaan masyarakat, dan rasa adil, sehingga tidak banyak cibiran,” pungkas Fikri.
(muh)
tulis komentar anda