PKB Usulkan Petugas Pilkada 2020 Ikut Vaksinasi COVID-19 Tahap Pertama
Selasa, 17 November 2020 - 20:00 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk lebih memperhatikan persiapan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Bangsa ( PKB ), Nihayatul Wafiroh meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) untuk lebih memperhatikan persiapan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Jangan sampai pilkada ini menjadi klaster baru COVID-19.
"Pilkada tanggal 9 Desember Pillkada di 270 daerah, butuh update dari Kemenkes yang kolaborasi dengan Kemendagri dan KPU dalam mempersiapkan Pilkada," ujar perempuan yang akrab disapa Ninik dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menkes, BPOM dan Komite Penanganan COVID-19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Selasa (17/11/2020). (Baca juga: Komisi IX DPR Kritik Gaya Komunikasi Pemerintah Soal Vaksin COVID-19)
Politikus PKB ini mengingatkan, jangan sampai Pilkada Serentak 2020 ini menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Sehingga, dia mempertanyakan sejauh apa persiapannya.
"Kita tidak ingin pilkada jadi klaster baru, kolaborasi seperti apa dan persiapannya seperti apa," katanya.
Ninik juga mengusulkan agar petugas pilkada bisa ikut divaksinasi pada tahap pertama. Apalagi, jika benar pekan kedua Desember sudah dijadwalkan untuk melakukan vaksinasi tahap pertama. (Baca juga: Keandalan Vaksin Bikin Indeks Kebal dari Dampak Pandemi)
"Mungkin nggak ya besok Pilkada 9 Desember, ini jadwalnya minggu kedua pelaksanaannya, minggu pertama pengadaannya. Ini minggu kedua belum selesai juga, ada masa penghitungan suara, ke MK dan sebagainya. Harus diperhatikan karena teman-teman di lapangan saya tidak tahu apakah teman-teman di lapangan dapat jaminan asuransi atau tidak. Ketika pemilu kami mengajukan asuransi, anggarannya belum ada. Ini perlu jadi perhatian kita bersama," pesannya.
"Pilkada tanggal 9 Desember Pillkada di 270 daerah, butuh update dari Kemenkes yang kolaborasi dengan Kemendagri dan KPU dalam mempersiapkan Pilkada," ujar perempuan yang akrab disapa Ninik dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menkes, BPOM dan Komite Penanganan COVID-19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Selasa (17/11/2020). (Baca juga: Komisi IX DPR Kritik Gaya Komunikasi Pemerintah Soal Vaksin COVID-19)
Politikus PKB ini mengingatkan, jangan sampai Pilkada Serentak 2020 ini menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Sehingga, dia mempertanyakan sejauh apa persiapannya.
"Kita tidak ingin pilkada jadi klaster baru, kolaborasi seperti apa dan persiapannya seperti apa," katanya.
Ninik juga mengusulkan agar petugas pilkada bisa ikut divaksinasi pada tahap pertama. Apalagi, jika benar pekan kedua Desember sudah dijadwalkan untuk melakukan vaksinasi tahap pertama. (Baca juga: Keandalan Vaksin Bikin Indeks Kebal dari Dampak Pandemi)
"Mungkin nggak ya besok Pilkada 9 Desember, ini jadwalnya minggu kedua pelaksanaannya, minggu pertama pengadaannya. Ini minggu kedua belum selesai juga, ada masa penghitungan suara, ke MK dan sebagainya. Harus diperhatikan karena teman-teman di lapangan saya tidak tahu apakah teman-teman di lapangan dapat jaminan asuransi atau tidak. Ketika pemilu kami mengajukan asuransi, anggarannya belum ada. Ini perlu jadi perhatian kita bersama," pesannya.
(kri)
tulis komentar anda