Pemerintah Harus Transparan soal Jumlah ODP, PDP dan Penderita COVID-19
Kamis, 16 April 2020 - 06:15 WIB
Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk membuka sebenar-benarnya data yang valid mengenai jumlah ODP, PDP, termasuk berapa yang positif Corona atau COVID-19. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk membuka sebenar-benarnya data yang valid mengenai jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pantauan (PDP), termasuk berapa yang positif Corona atau COVID-19.
Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati mengatakan berapa jumlah korban meninggal yang murni karena COVID-19 dan berapa yang meninggal karena COVID-19 serta komplikasi penyakit lainnya juga perlu dibuka, termasuk sebaran masing-masing data tersebut ada dimana saja daerahnya juga perlu diungkap.
"Kita bersyukur alhamdulillah akhirnya pemerintah mendengarkan suara kami. Sejak awal kami sudah minta ada transparansi dalam hal data agar ada kewaspadaan yang lebih tinggi bagi semua pihak. Kita minta pemerintah menginformasikan semua data secara detail dan terbuka," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (15/4/2020).
Politikus PKS ini menuturkan proses tracing data masyarakat dalam semua status baik ODP, PDP maupun positif harus ditingkatkan secara signifikan. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus proaktif dan lebih masif melakukan trasing berbasis RT, RW melalui pertanyaan-pertanyaan tracing dan tes massal berbasis PCR, khususnya di daerah episentrum.
"Semakin cepat trasing dilakukan akan semakin tercatat data status masyarakat sehingga bisa sgera dilakukan tindakan cepat untuk menekan penularan COVID-19," katanya.
Dikatakan Kurniasih Mufidayati, transparansi data adalah kunci keberhasilan dalam melakukan langkah pememutusan mata rantai penularan wabah COVID-19. "Jangan lagi ada yang ditutupi untuk menyelamatkan ratusan jiwa rakyat Indonesia yang masih sehat," tandasnya.
Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati mengatakan berapa jumlah korban meninggal yang murni karena COVID-19 dan berapa yang meninggal karena COVID-19 serta komplikasi penyakit lainnya juga perlu dibuka, termasuk sebaran masing-masing data tersebut ada dimana saja daerahnya juga perlu diungkap.
"Kita bersyukur alhamdulillah akhirnya pemerintah mendengarkan suara kami. Sejak awal kami sudah minta ada transparansi dalam hal data agar ada kewaspadaan yang lebih tinggi bagi semua pihak. Kita minta pemerintah menginformasikan semua data secara detail dan terbuka," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (15/4/2020).
Politikus PKS ini menuturkan proses tracing data masyarakat dalam semua status baik ODP, PDP maupun positif harus ditingkatkan secara signifikan. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus proaktif dan lebih masif melakukan trasing berbasis RT, RW melalui pertanyaan-pertanyaan tracing dan tes massal berbasis PCR, khususnya di daerah episentrum.
"Semakin cepat trasing dilakukan akan semakin tercatat data status masyarakat sehingga bisa sgera dilakukan tindakan cepat untuk menekan penularan COVID-19," katanya.
Dikatakan Kurniasih Mufidayati, transparansi data adalah kunci keberhasilan dalam melakukan langkah pememutusan mata rantai penularan wabah COVID-19. "Jangan lagi ada yang ditutupi untuk menyelamatkan ratusan jiwa rakyat Indonesia yang masih sehat," tandasnya.
(kri)
tulis komentar anda