PKS Beberkan Permasalahan dalam Program JPS
Jum'at, 08 Mei 2020 - 14:52 WIB
Warga berebut makanan yang dibagikan oleh sukarelawan di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (2/05/2020). Foto/SINDOnews/Adam Erlangga
JAKARTA - Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan banyak sengkarut dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanggulangan Covid-19. Dia menilai respons lambat pemerintah itu kemudian menghasilkan banyak dampak sosial di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, hingga kekerasan.
"Sengkarut data penerima bantuan, bermasalah dalam proses pendistribusiannya, persoalan kebijakan yang berubah-ubah, hingga muncul program aneh Kartu Prakerja serta program listrik gratis yang ternyata tidak bisa dinikmati masyarakat kelas bawah," kata Netty dalam Diskusi Daring bertajuk Menakar Program Jaring Pengaman Sosial Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan NP Center pada Kamis 7 Mei 2020, seperti siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (8/5/2020).
Dia mengatakan, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data pembagian bantuan. Tetapi, lanjut dia, jajaran RT dan RW diinstruksikan melakukan pendataan pembaharuan.
"Hasilnya ada perbedaan data yang menjadi akar permasalahan baru, yaitu data tidak sinkron dan atau data membengkak karena pertambahan jumlah masyarakat kelas bawah sebagai imbas pandemik. Konflik di masyarakat pun terjadi karena bantuan dinilai tidak tepat sasaran serta jumlah bantuan yang ada tidak mencukupi kebutuhan," papar anggota Komisi IX DPR RI ini.
"Sengkarut data penerima bantuan, bermasalah dalam proses pendistribusiannya, persoalan kebijakan yang berubah-ubah, hingga muncul program aneh Kartu Prakerja serta program listrik gratis yang ternyata tidak bisa dinikmati masyarakat kelas bawah," kata Netty dalam Diskusi Daring bertajuk Menakar Program Jaring Pengaman Sosial Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan NP Center pada Kamis 7 Mei 2020, seperti siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (8/5/2020).
Dia mengatakan, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data pembagian bantuan. Tetapi, lanjut dia, jajaran RT dan RW diinstruksikan melakukan pendataan pembaharuan.
"Hasilnya ada perbedaan data yang menjadi akar permasalahan baru, yaitu data tidak sinkron dan atau data membengkak karena pertambahan jumlah masyarakat kelas bawah sebagai imbas pandemik. Konflik di masyarakat pun terjadi karena bantuan dinilai tidak tepat sasaran serta jumlah bantuan yang ada tidak mencukupi kebutuhan," papar anggota Komisi IX DPR RI ini.
Lihat Juga :