Survei Indikator Ungkap Lebih Banyak Masyarakat Minta Pilkada 2020 Ditunda
Minggu, 25 Oktober 2020 - 15:28 WIB
Sebanyak 50% responden survei Indikator Politik Indonesia ingin Pilkada 2020 ditunda, sedangkan 43% responden ingin tetap dilaksanakan. Foto/ilustrasi.SINDOnews
JAKARTA - Sebanyak 50% responden dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia menginginkan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda, sementara 43% responden meminta agar Pilkada tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya yakni, 9 Desember 2020.
"Pilkada serentak, di survei kami Dari 1.257 persen responden itu tinggal di wilayah yang akan melakukan pilkada serentak tahun ini," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang bertajuk "Politik, Demokrasi dan Pilkada di Era Pandemi" yang dilakukan secara daring, Minggu (25/10/2020).
(Baca: Survei Indikator: 66% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi)
Burhanuddin menjelaskan, sebanyak 43% responden yang tinggal di wilayah yang akan melaksanakan pilkada tahun ini menyatakan setuju Pilkada untuk dilanjutkan. Sedangkan 47,9% ingin agar pilkada tidak dilanjutkan pada tahun ini. "Apa artinya? Artinya, split. Di kalangan wilayah yang akan pilkada atau tidak sama-sama kuat.
Sementara, sambung Burhanuddin, pihaknya memiliki 40-an% responden yang tidak tinggal di wilayah yang akan pilkada, seperti DKI Jakarta, dan beberapa wilayah lainnya. "Itu lucu, semakin tidak tinggal di wilayah yang nggak ada pilkadanya, semakin minta ditunda, padahal nggak ada pilkada di situ," ujar Burhanuddin.
(Baca: ILUNI UI Dorong Opsi Tunda Pilkada 2020)
Karena itu, menurut dia, tuntutan pilkada ditunda itu lebih kuat di wilayah yang tidak akan melaksanakan pilkada pada tahun ini, ada kecenderungan masyarakat di daerah itu lebih paranoid. Dia menduga, ada kekhawatiran pilkada di kabupaten tetangga potensi Covid-19 akan meningkat lalu menyebar ke kabupaten/kota mereka lalu bisa tertular. "Tapi wilayah yg ada pilkadanya lebih siap, lebih nekat lebih berani lah berani," imbuhnya.
Dengan demikian, Burhanuddin melanjutkan, secara total responden yang menginginkan pilkada dibatalkan 50% dan 43% tetap lanjut. Menurutnya, ada kontributisi dari pernyataan PBNU, Muhammadiyah dan beberapa elemen masyarakat lainnya.
"Sebanyak 43 persen total seluruh responden seluruh wilayah yang mengatakan sebaiknya tidak ditunda. Meskipun sedikit lebih banyak yang meminta penundaan," terangnya.
"Pilkada serentak, di survei kami Dari 1.257 persen responden itu tinggal di wilayah yang akan melakukan pilkada serentak tahun ini," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang bertajuk "Politik, Demokrasi dan Pilkada di Era Pandemi" yang dilakukan secara daring, Minggu (25/10/2020).
(Baca: Survei Indikator: 66% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi)
Burhanuddin menjelaskan, sebanyak 43% responden yang tinggal di wilayah yang akan melaksanakan pilkada tahun ini menyatakan setuju Pilkada untuk dilanjutkan. Sedangkan 47,9% ingin agar pilkada tidak dilanjutkan pada tahun ini. "Apa artinya? Artinya, split. Di kalangan wilayah yang akan pilkada atau tidak sama-sama kuat.
Sementara, sambung Burhanuddin, pihaknya memiliki 40-an% responden yang tidak tinggal di wilayah yang akan pilkada, seperti DKI Jakarta, dan beberapa wilayah lainnya. "Itu lucu, semakin tidak tinggal di wilayah yang nggak ada pilkadanya, semakin minta ditunda, padahal nggak ada pilkada di situ," ujar Burhanuddin.
(Baca: ILUNI UI Dorong Opsi Tunda Pilkada 2020)
Karena itu, menurut dia, tuntutan pilkada ditunda itu lebih kuat di wilayah yang tidak akan melaksanakan pilkada pada tahun ini, ada kecenderungan masyarakat di daerah itu lebih paranoid. Dia menduga, ada kekhawatiran pilkada di kabupaten tetangga potensi Covid-19 akan meningkat lalu menyebar ke kabupaten/kota mereka lalu bisa tertular. "Tapi wilayah yg ada pilkadanya lebih siap, lebih nekat lebih berani lah berani," imbuhnya.
Dengan demikian, Burhanuddin melanjutkan, secara total responden yang menginginkan pilkada dibatalkan 50% dan 43% tetap lanjut. Menurutnya, ada kontributisi dari pernyataan PBNU, Muhammadiyah dan beberapa elemen masyarakat lainnya.
"Sebanyak 43 persen total seluruh responden seluruh wilayah yang mengatakan sebaiknya tidak ditunda. Meskipun sedikit lebih banyak yang meminta penundaan," terangnya.
(muh)
tulis komentar anda