Jokowi Tegur Kabinet Gara-Gara Buruknya Komunikasi Publik, Pengamat Bilang Begini
Kamis, 22 Oktober 2020 - 09:03 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapatkan teguran dari Presiden Jokowi terkait buruknya komunikasi publik , utamanya dalam menyampaikan subtansi UU Cipta Kerja kepada publik.
Menanggapi hal ini, analis politik asal UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, teguran itu telah mengonfirmasi tudingan publik selama ini bahwa komunikasi politik pemerintah memang buruk.
"Terutama soal UU Omnibus yang terkesan merasa paling benar sendiri. Kritik dari luar dianggap hoaks dan tak beralasan," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Padahal, menurut Adi, kritikan publik banyak yang bagus. Terutama kritik dari pakar, guru besar, peneliti, dosen, mahasiswa, dan LSM yang sebenarnya bisa dikapitalisasi menjadi hal yang konstruktif.
( ).
Sayangnya, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, kritik-kritik itu ditafsirkan berbeda oleh penguasa yang kemudian membuat masyarakat takut dan khawatir akibat kritiknya itu dianggap menyerang penguasa.
"Masak iya kritik dari kaum terpelajar dituding hoaks. Kritik juga tujuannya untuk menunjang perbaikan bangsa dan negara," tandas Adi.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait buruknya komunikasi publik . Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker).
"Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (21/10/2020).
Dia mengatakan, teguran Presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan. "Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Moeldoko mengakui bahwa kondisi saat ini media sosial berkembang dengan luar biasa. Dia menuturkan bahwa terkadang kewalahan menghadapi hoaks dan disinformasi.
"Kita memasuki sebuah disruption. Sebuah situasi yang seperti saat ini di mana media sosial bertumbuh luar biasa. Kadang-kadang melampaui imajinasi kita. Dan di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi bertumbuhnya disinformasi dan hoaks," tuturnya.( ).
Menanggapi hal ini, analis politik asal UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, teguran itu telah mengonfirmasi tudingan publik selama ini bahwa komunikasi politik pemerintah memang buruk.
"Terutama soal UU Omnibus yang terkesan merasa paling benar sendiri. Kritik dari luar dianggap hoaks dan tak beralasan," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Padahal, menurut Adi, kritikan publik banyak yang bagus. Terutama kritik dari pakar, guru besar, peneliti, dosen, mahasiswa, dan LSM yang sebenarnya bisa dikapitalisasi menjadi hal yang konstruktif.
( ).
Sayangnya, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, kritik-kritik itu ditafsirkan berbeda oleh penguasa yang kemudian membuat masyarakat takut dan khawatir akibat kritiknya itu dianggap menyerang penguasa.
"Masak iya kritik dari kaum terpelajar dituding hoaks. Kritik juga tujuannya untuk menunjang perbaikan bangsa dan negara," tandas Adi.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait buruknya komunikasi publik . Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker).
"Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (21/10/2020).
Dia mengatakan, teguran Presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan. "Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Moeldoko mengakui bahwa kondisi saat ini media sosial berkembang dengan luar biasa. Dia menuturkan bahwa terkadang kewalahan menghadapi hoaks dan disinformasi.
"Kita memasuki sebuah disruption. Sebuah situasi yang seperti saat ini di mana media sosial bertumbuh luar biasa. Kadang-kadang melampaui imajinasi kita. Dan di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi bertumbuhnya disinformasi dan hoaks," tuturnya.( ).
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda