Tokoh KAMI Ditangkap, Mardani PKS: Ini Ujian Bagi Demokrasi
Rabu, 14 Oktober 2020 - 12:03 WIB
Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah
JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara mengenai penangkapan sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Di samping ketiga tokoh itu, beberapa orang dari jejaring KAMI Medan juga diturut diamankan pihak Kepolisian.
"Pertama, ini ujian bagi demokrasi. Semua penangkapan mesti didasari norma hukum yang tegas," ujar Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Rabu (14/10/2020).
Dia mengatakan, Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) selama ini dijadikan dasar penangkapan. Padahal, kata dia, harusnya didudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hal berserikat.
(
).
"Kami, PKS sudah menggagas agar ada revisi dalam pasal UU ITE khususnya yang sering dijadikan dasar penangkapan atau proses hukum berbasis postingan di sosial media," ungkap Mardani.
Dia melanjutkan, apakah penangkapan itu merupakan ini tes pada KAMI atau kekuatan sipil lainnya, semuanya itu waktu yang akan menjawabnya.
"Untuk saat ini kekuatan pro demokrasi mesti bersatu menjaga agar iklim kebebasan berpendapat tetap terjaga," pungkasnya.
Sebelumnya,Bareskrim Polri menetapkan lima dari delapan petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai tersangka. Mereka dituding menyebarkan pesan bermuatan kebencian dan provokatif serta menghasut orang untuk melakukan aksi unjuk rasa berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui untuk disahkan DPR.( ).
"Pertama, ini ujian bagi demokrasi. Semua penangkapan mesti didasari norma hukum yang tegas," ujar Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Rabu (14/10/2020).
Dia mengatakan, Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) selama ini dijadikan dasar penangkapan. Padahal, kata dia, harusnya didudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hal berserikat.
(
Baca Juga
"Kami, PKS sudah menggagas agar ada revisi dalam pasal UU ITE khususnya yang sering dijadikan dasar penangkapan atau proses hukum berbasis postingan di sosial media," ungkap Mardani.
Dia melanjutkan, apakah penangkapan itu merupakan ini tes pada KAMI atau kekuatan sipil lainnya, semuanya itu waktu yang akan menjawabnya.
"Untuk saat ini kekuatan pro demokrasi mesti bersatu menjaga agar iklim kebebasan berpendapat tetap terjaga," pungkasnya.
Sebelumnya,Bareskrim Polri menetapkan lima dari delapan petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai tersangka. Mereka dituding menyebarkan pesan bermuatan kebencian dan provokatif serta menghasut orang untuk melakukan aksi unjuk rasa berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui untuk disahkan DPR.( ).
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(zik)
tulis komentar anda