Istana Dikepung Demo, Kunker Jokowi ke Daerah Kurang Bijak
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 14:22 WIB
Langkah Presiden Jokowi kunjungan kerja saat banyak demo tolak UU Cipta Kerja di Istana Kepresidenan dinilai kurang bijak. FOTO/CAPTURE/SINDOnews/DITA ANGGA RUSIANA
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke luar kota, Kamis, 8 Oktober 2020, di saat Istana Kepresidenan Jakarta dikepung demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja dinilai kurang bijak. Tagar Jokowi kabur pun trending di Twitter saat buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat saat menggelar aksi menyampaikan aspirasinya.
"Langkah yang tidak tepat dan kurang bijak di saat mahasiswa dan buruh menuntut haknya, presiden ke luar daerah," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Jumat (9/10/2020).
(Baca juga : Anggota DPR dari Gerindra Soepriyatno Meninggal Dunia akibat Covid-19 )
Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah tiba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sejak Kamis pagi, 8 Oktober 2020. Di sana, Jokowi meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan baru Selain itu, Jokowi juga menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah. ( )
"Rakyat butuh presiden, butuh pemimpinnya, butuh elite yang bisa menjadi pengayom rakyat dan mahasiswa. Ketika mahasiswa dan buruh, sejatinya presiden harus hadir di tengah-tengah mereka," ujar Ujang Komarudin.
(Baca juga : Beredar Video Pelempar Molotov Cafe Legian Malioboro hingga Terbakar )
Menurut Ujang, jika Jokowi ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang protes Omnibus Law kemarin, itu tandanya pemimpin dan rakyatnya sehati. "Namun ketika mahasiswa dan buruh menginginkan kehadiran presiden dan presidennya tak ada. Artinya pemerintah tak hadir untuk membela mahasiswa dan buruh," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Alasan kegiatan Presiden Jokowi ke Kalimantan Tengah (Kalteng) itu pun dikritiknya. "Alasan sudah ada jadwal jauh-jauh hari ke Kalteng, itu alasan usang dan standar. Jika ada jadwal pun harusnya membatalkan dan mengutus Wapres atau menterinya ke Kalteng tersebut," katanya. ( )
Kegiatan ke luar kota itu pun tak menutup kemungkinan hasil saran atau permintaan dari lingkaran Istana. "Bisa saja itu jebakan batman bagi presiden, agar ke luar daerah karena dibisiki oleh inner circlenya atau para menterinya," tuturnya.
Ujang mengingatkan bahwa rakyat saat ini sudah cerdas. "Mana yang sungguhan dan sandiwara. Biar rakyat yang akan menilai. Yang pasti, ketika mahasiswa dan buruh sedang menyampaikan aspirasinya, harusnya presiden ada di tengah-tengah mereka," katanya.
"Langkah yang tidak tepat dan kurang bijak di saat mahasiswa dan buruh menuntut haknya, presiden ke luar daerah," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Jumat (9/10/2020).
(Baca juga : Anggota DPR dari Gerindra Soepriyatno Meninggal Dunia akibat Covid-19 )
Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah tiba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sejak Kamis pagi, 8 Oktober 2020. Di sana, Jokowi meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan baru Selain itu, Jokowi juga menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah. ( )
"Rakyat butuh presiden, butuh pemimpinnya, butuh elite yang bisa menjadi pengayom rakyat dan mahasiswa. Ketika mahasiswa dan buruh, sejatinya presiden harus hadir di tengah-tengah mereka," ujar Ujang Komarudin.
(Baca juga : Beredar Video Pelempar Molotov Cafe Legian Malioboro hingga Terbakar )
Menurut Ujang, jika Jokowi ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang protes Omnibus Law kemarin, itu tandanya pemimpin dan rakyatnya sehati. "Namun ketika mahasiswa dan buruh menginginkan kehadiran presiden dan presidennya tak ada. Artinya pemerintah tak hadir untuk membela mahasiswa dan buruh," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Alasan kegiatan Presiden Jokowi ke Kalimantan Tengah (Kalteng) itu pun dikritiknya. "Alasan sudah ada jadwal jauh-jauh hari ke Kalteng, itu alasan usang dan standar. Jika ada jadwal pun harusnya membatalkan dan mengutus Wapres atau menterinya ke Kalteng tersebut," katanya. ( )
Kegiatan ke luar kota itu pun tak menutup kemungkinan hasil saran atau permintaan dari lingkaran Istana. "Bisa saja itu jebakan batman bagi presiden, agar ke luar daerah karena dibisiki oleh inner circlenya atau para menterinya," tuturnya.
Ujang mengingatkan bahwa rakyat saat ini sudah cerdas. "Mana yang sungguhan dan sandiwara. Biar rakyat yang akan menilai. Yang pasti, ketika mahasiswa dan buruh sedang menyampaikan aspirasinya, harusnya presiden ada di tengah-tengah mereka," katanya.
(abd)
tulis komentar anda