Acara KAMI di Surabaya Dihadang, Pengamat: Jangan Merasa Jagoan
Senin, 28 September 2020 - 16:41 WIB
Massa menduduki Gedung Juang 45 Surabaya lalu mengusir peserta acara silaturahmi KAMI yang datang. Foto: SINDOnews/Ali Masduki
JAKARTA - Kegiatan siturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya ternyata dihadang massa berjumlah ratusan orang. Massa langsung mencap KAMI sebagai gerakan makar serta pengkhianat bangsa dan negara.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut penghadangan terhadap KAMI tersebut dinilai terlampau berlebihan. "Menurut saya berlebihan sampai menghadang gitu-gitu," ujar Adi kepada SINDOnews, Senin (28/9/2020).
(Baca juga : Racuni 25 Siswa, Guru TK Divonis Hukuman Mati )
Adi menegaskan, semua pihak termasuk KAMI memiliki hak yang sama untuk berekspresi, apalagi bersilahturahmi.
"Kalau hadang menghadang itu, satu ya terkesan jagoan, terkesan hanya dia yang punya Surabaya ini negara demokrasi jadi siapapun boleh berekspresi kecuali memang KAMI ini inskonstitusional, gerakan-gerakan yang berbahaya kemudian baru layak (dihadang)," tegasnya.
(Baca: KAMI Didemo, Gatot: Barangkali Mereka Butuh Uang untuk Keluarganya)
"Kalau selama masih gerakan politik biasa-biasa saja sebatas menyampaikan ekspresi saya kira tidak masalah. Jangan merasa jagoan menghadang-hadang orang lain itu untuk mengekspresikan kebebasan," tambahnya.
Menurut Adi, jika ratusan massa itu menganggap atau mendapati KAMI melanggar tata tertib, seharusnya diserahkan saja kepada aparat keamanan dalam hal ini polisi bukan main hakim sendiri. "Kalau KAMI kan cuman deklarasi biasa, kalau KAMI memang melanggar hukum, tidak tertib dan lainnya laporkan saja ke polisi kan gitu," jelasnya.
Adi pun juga mengkritisi ucapan Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Andri Adi Kusumo yang mengatakan, saat ini Surabaya sedang fokus memerangi Covid-19. Dan menurut Andri (KAMI) justru menggalang kerusuhan. "Kalau mau masyarakat itu mestinya minta pilkada juga ditunda, justru Pilkada itu yang nambah kerumunan," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut penghadangan terhadap KAMI tersebut dinilai terlampau berlebihan. "Menurut saya berlebihan sampai menghadang gitu-gitu," ujar Adi kepada SINDOnews, Senin (28/9/2020).
(Baca juga : Racuni 25 Siswa, Guru TK Divonis Hukuman Mati )
Adi menegaskan, semua pihak termasuk KAMI memiliki hak yang sama untuk berekspresi, apalagi bersilahturahmi.
"Kalau hadang menghadang itu, satu ya terkesan jagoan, terkesan hanya dia yang punya Surabaya ini negara demokrasi jadi siapapun boleh berekspresi kecuali memang KAMI ini inskonstitusional, gerakan-gerakan yang berbahaya kemudian baru layak (dihadang)," tegasnya.
(Baca: KAMI Didemo, Gatot: Barangkali Mereka Butuh Uang untuk Keluarganya)
"Kalau selama masih gerakan politik biasa-biasa saja sebatas menyampaikan ekspresi saya kira tidak masalah. Jangan merasa jagoan menghadang-hadang orang lain itu untuk mengekspresikan kebebasan," tambahnya.
Menurut Adi, jika ratusan massa itu menganggap atau mendapati KAMI melanggar tata tertib, seharusnya diserahkan saja kepada aparat keamanan dalam hal ini polisi bukan main hakim sendiri. "Kalau KAMI kan cuman deklarasi biasa, kalau KAMI memang melanggar hukum, tidak tertib dan lainnya laporkan saja ke polisi kan gitu," jelasnya.
Adi pun juga mengkritisi ucapan Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Andri Adi Kusumo yang mengatakan, saat ini Surabaya sedang fokus memerangi Covid-19. Dan menurut Andri (KAMI) justru menggalang kerusuhan. "Kalau mau masyarakat itu mestinya minta pilkada juga ditunda, justru Pilkada itu yang nambah kerumunan," pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda