Komisi I Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jadikan Bandara Kertajati sebagai Bengkel Pesawat Hercules
Kamis, 28 Mei 2026 - 19:06 WIB
Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai pusat perawatan pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia atas usulan Amerika Serikat. Foto/SindoNews
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia atas usulan Amerika Serikat.
Menurut TB Hasanuddin, kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.
“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” katanya, Kamis (28/5/2026).
TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.
Menurut TB Hasanuddin, kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.
“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” katanya, Kamis (28/5/2026).
TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.
Lihat Juga :