Amankan Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Akademisi Beri Dukungan Kepada Menteri Bahlil
Sabtu, 18 April 2026 - 19:33 WIB
Ridho juga menempatkan kerja sama ini dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi nasional. Ia mengingatkan bahwa tambahan pasokan dari luar negeri tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar jika tidak diiringi dengan penguatan sektor energi domestik.
“Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir. Indonesia tetap perlu paralel memperkuat lifting domestik, upgrading kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi LPG, bioenergi, dan percepatan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” ungkapnya.
Senada dengan Ridho, dosen dan peneliti kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ahmad Nizar Hilmi juga mengapresiasi langkah pemerintah. Dia menilai kerja sama ini tidak hanya berdimensi teknokratis, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang memengaruhi arah kebijakan domestik.
“Dalam perspektif kebijakan, kerja sama pasokan energi dengan Rusia perlu dibaca bukan sekadar solusi teknokratis untuk menambah stok, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang membentuk pilihan kebijakan domestik,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai langkah pemerintah tetap relevan sebagai kebijakan stabilisasi di tengah tekanan global. Energi, kata dia, merupakan komoditas politik yang sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi.
“Menjaga suplai dan harga tetap terkendali berarti meredam potensi tekanan sosial akibat inflasi dan gejolak ekonomi. Karena itu, kebijakan ini bersifat pragmatis dalam jangka pendek, tetapi berisiko menjadi ‘manajemen ketergantungan’ jika tidak diiringi agenda perbaikan lain yang lebih mendasar,” katanya.
“Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir. Indonesia tetap perlu paralel memperkuat lifting domestik, upgrading kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi LPG, bioenergi, dan percepatan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” ungkapnya.
Senada dengan Ridho, dosen dan peneliti kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ahmad Nizar Hilmi juga mengapresiasi langkah pemerintah. Dia menilai kerja sama ini tidak hanya berdimensi teknokratis, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang memengaruhi arah kebijakan domestik.
“Dalam perspektif kebijakan, kerja sama pasokan energi dengan Rusia perlu dibaca bukan sekadar solusi teknokratis untuk menambah stok, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang membentuk pilihan kebijakan domestik,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai langkah pemerintah tetap relevan sebagai kebijakan stabilisasi di tengah tekanan global. Energi, kata dia, merupakan komoditas politik yang sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi.
“Menjaga suplai dan harga tetap terkendali berarti meredam potensi tekanan sosial akibat inflasi dan gejolak ekonomi. Karena itu, kebijakan ini bersifat pragmatis dalam jangka pendek, tetapi berisiko menjadi ‘manajemen ketergantungan’ jika tidak diiringi agenda perbaikan lain yang lebih mendasar,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :