Pemetaan Lahan Desa Dorong Percepatan Koperasi Merah Putih
Selasa, 10 Februari 2026 - 20:39 WIB
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo menekankan pentingnya percepatan pemetaan dan pendataan lahan desa sebagai fondasi utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Foto: Ist
JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo menekankan pentingnya percepatan pemetaan dan pendataan lahan desa sebagai fondasi utama pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal tersebut disampaikan La Ode saat mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Operasionalisasi dan Pembangunan KDKMP.
Baca juga: Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Bahas Koperasi Merah Putih
Menurut dia, pemetaan distribusi lahan KDKMP menjadi langkah strategis agar pembangunan fisik dan operasional koperasi dapat berjalan terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Pendataan dan pemetaan lahan KDKMP sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan sekaligus operasionalisasi. Data ini akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Pemerintah daerah siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, termasuk terkait pengaturan penyaluran pendanaan KDKMP. Dalam hal ini, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baik di tingkat pusat maupun daerah dinilai sangat krusial, dengan tetap berpedoman pada regulasi yang akan ditetapkan oleh BPKP.
Hal tersebut disampaikan La Ode saat mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Operasionalisasi dan Pembangunan KDKMP.
Baca juga: Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Bahas Koperasi Merah Putih
Menurut dia, pemetaan distribusi lahan KDKMP menjadi langkah strategis agar pembangunan fisik dan operasional koperasi dapat berjalan terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Pendataan dan pemetaan lahan KDKMP sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan sekaligus operasionalisasi. Data ini akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Pemerintah daerah siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, termasuk terkait pengaturan penyaluran pendanaan KDKMP. Dalam hal ini, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baik di tingkat pusat maupun daerah dinilai sangat krusial, dengan tetap berpedoman pada regulasi yang akan ditetapkan oleh BPKP.
Lihat Juga :