Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Dede Yusuf: Biaya Pilkada Cukup Mahal
Sabtu, 20 Desember 2025 - 20:01 WIB
Legislator Demokrat itu menyoroti praktik politik uang atau vote buying yang masih marak di sejumlah daerah. Kondisi ini, kata dia, membuat kandidat dengan elektabilitas tinggi, kalah dari calon yang mengandalkan pembelian suara.
"Ketika kemudian menang, banyak yang menang dikarenakan biaya yang tinggi, tentunya ini berdampak juga kepada keinginan-keinginan untuk mengembalikan return of investment," ujarnya.
Dia menilai situasi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera disiasati. Dia menekankan pentingnya merumuskan mekanisme yang mampu menekan praktik politik uang dalam pilkada agar tak terus berulang.
"Mekanisme-mekanisme ini yang mungkin perlu kita pikirkan ke depannya agar dalam Pilkada, money buying atau vote buying ini tidak tinggi. Nah, itu tentu harus kami susun dalam revisi Undang-Undang Pilkada," tuturnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) menjadi tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK).
"Ketika kemudian menang, banyak yang menang dikarenakan biaya yang tinggi, tentunya ini berdampak juga kepada keinginan-keinginan untuk mengembalikan return of investment," ujarnya.
Dia menilai situasi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera disiasati. Dia menekankan pentingnya merumuskan mekanisme yang mampu menekan praktik politik uang dalam pilkada agar tak terus berulang.
"Mekanisme-mekanisme ini yang mungkin perlu kita pikirkan ke depannya agar dalam Pilkada, money buying atau vote buying ini tidak tinggi. Nah, itu tentu harus kami susun dalam revisi Undang-Undang Pilkada," tuturnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) menjadi tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK).
Lihat Juga :