DPR Minta Pemerintah Tambah Tunjangan Prajurit TNI di Perbatasan

JAKARTA - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan dan terpencil. Pemerintah sudah seharusnya memberikan kompensasi yang setimpal atas dedikasi para prajurit.

Anggota Banggar Sukamta menyebutkan banyak anggota TNI yang ditempatkan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Mereka bertugas dalam waktu yang lama dan meninggalkan keluarga.

“Namun, apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang. Hal ini tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (15/9/2020).

(Baca: Bea Cukai Merauke Ikut Patroli di Jalur Perbatasan Indonesia-Papua Nugini)

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai besaran tunjangan masih jauh dari standar kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, kebutuhan dan nilai barang terus meningkat.



“Hitung-hitungan saya, anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk kompensasi yang layak bagi prajurit TNI itu Rp500 miliar,” ujar anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan itu.

Dia membandingkan tambahan anggaran yang besar untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2020 ini. Misalnya, dana talangan utang yang nilainya hingga triliunan untuk badan usaha milik negara (BUMN), seperti Garuda Indonesia, PLN dan Krakatau Steel.

Sukamta menyebut mereka tidak sanggup bayar utang gara-gara salah kelola. Pemerintah, menurutnya, mudah sekali mengalokasikan dana triliunan untuk BUMN-BUMN yang merugi.

“Namun, ketika menyangkut dana yang dialokasikan kepada personal warga negara, pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya, pemerintah saat ini pelit kepada rakyat, tetapi murah hati kepada korporasi,” tuturnya.