Sengkarut PSBB DKI Jakarta karena Komunikasi Pemerintah Buruk
Selasa, 15 September 2020 - 13:11 WIB
Sejumlah pegawai berjalan di trotoar kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (14/9/2020) meskipun Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pimpinan kantor wajib menerapkan mekanisme work from home (WFH) bagi sebagian pegawai swasta. Foto: SINDOnews/Isra Triansyah
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kebijakan PSBB total yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan berfungsi sebagaimana tujuannya, jika potensi interaksi dan kerumunan orang masih terbuka.
Hal itu dikatakan Dedi merespons pro kontra PSBB total yang diterapkan Anies yang menuai kritikan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. "Dan (penyebab-red) sengkarut kebijakan PSBB DKI Jakarta didominasi komunikasi pemerintah yang buruk," katanya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (15/9/2020).
(Baca: PSBB Total Jakarta, Rem Darurat Pahit Anies yang Berujung Manis)
Menurut Dedi, PSBB meskipun gugus tugas pernah memberi keleluasaan daerah menentukan, tetapi regulasi tidak pernah diubah dan PSBB harus mendapat persetujuan Menteri kesehatan. Untuk itu Anies seharusnya memahami itu agar tidak mengemuka kegaduhan.
Dedi menyebutkan, koordinasi itu kunci. Sehingga, pemerintah pusat yang punya daya pengaruh terhadap PSBB Anies harus dilibatkan, agar tidak terjadi saling adu kekuasaan. Ia melihat, sekurangnya ada kementerian industri yang terbukti pernah menggagalkan PSBB karena mengizinkan korporasi beraktivitas.
"Dan ini tentu persoalan, kesehatan dan ekonomi saat kondisi pandemi tidak dapat dijalankan secara bersama. Kesehatan perlu didahulukan, dan PSBB adalah upaya untuk itu," pungkas dia.
Hal itu dikatakan Dedi merespons pro kontra PSBB total yang diterapkan Anies yang menuai kritikan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. "Dan (penyebab-red) sengkarut kebijakan PSBB DKI Jakarta didominasi komunikasi pemerintah yang buruk," katanya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (15/9/2020).
(Baca: PSBB Total Jakarta, Rem Darurat Pahit Anies yang Berujung Manis)
Menurut Dedi, PSBB meskipun gugus tugas pernah memberi keleluasaan daerah menentukan, tetapi regulasi tidak pernah diubah dan PSBB harus mendapat persetujuan Menteri kesehatan. Untuk itu Anies seharusnya memahami itu agar tidak mengemuka kegaduhan.
Dedi menyebutkan, koordinasi itu kunci. Sehingga, pemerintah pusat yang punya daya pengaruh terhadap PSBB Anies harus dilibatkan, agar tidak terjadi saling adu kekuasaan. Ia melihat, sekurangnya ada kementerian industri yang terbukti pernah menggagalkan PSBB karena mengizinkan korporasi beraktivitas.
"Dan ini tentu persoalan, kesehatan dan ekonomi saat kondisi pandemi tidak dapat dijalankan secara bersama. Kesehatan perlu didahulukan, dan PSBB adalah upaya untuk itu," pungkas dia.
(muh)
tulis komentar anda