Biaya Haji 2026 Hanya Turun Rp1 Juta, DPR: Terlalu Kecil
Rabu, 29 Oktober 2025 - 16:15 WIB
Dia merujuk pernyataan Dahnil pada September 2025, di mana Wamenhaj mengungkapkan potensi kebocoran anggaran haji sebesar 20-30 persen dari total Rp17 triliun atau setara Rp5 triliun per tahun. Kebocoran ini diduga terjadi pada 10 proses pengadaan utama seperti transportasi, layanan syarikah, katering, dan akomodasi.
“Jika kebocoran sebesar itu bisa ditekan, penurunan biaya haji 2026 seharusnya bisa lebih signifikan, minimal Rp5-10 juta per jemaah. Mereka sudah menunggu bertahun-tahun, jangan sampai dana umat bocor lagi,” ungkapnya.
Usulan pemerintah yang disampaikan Dahnil dalam Raker tersebut menetapkan BPIH 2026 sebesar Rp88.409.365 per jemaah turun dari Rp89,4 juta tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, jemaah hanya menanggung 62 persen atau Rp54,92 juta, sementara sisanya disubsidi pemerintah.
Meski ada penurunan, Komisi VIII DPR menilai ini belum mencerminkan transformasi institusi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. “Kami apresiasi langkah awal, tapi semangat perubahan harus lebih nyata. Seleksi penyedia jasa seperti transportasi udara masih kurang transparan,” ujar Abidin.
Politikus PDIP ini juga menekankan agar Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah segera menggodok ulang usulan biaya. “Jika metode penganggaran sama seperti tahun lalu, potensi bocor Rp5 triliun tetap ada. Kami tidak ingin terlibat dalam isu bancakan dana haji,” tegas Abidin.
“Jika kebocoran sebesar itu bisa ditekan, penurunan biaya haji 2026 seharusnya bisa lebih signifikan, minimal Rp5-10 juta per jemaah. Mereka sudah menunggu bertahun-tahun, jangan sampai dana umat bocor lagi,” ungkapnya.
Usulan pemerintah yang disampaikan Dahnil dalam Raker tersebut menetapkan BPIH 2026 sebesar Rp88.409.365 per jemaah turun dari Rp89,4 juta tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, jemaah hanya menanggung 62 persen atau Rp54,92 juta, sementara sisanya disubsidi pemerintah.
Meski ada penurunan, Komisi VIII DPR menilai ini belum mencerminkan transformasi institusi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. “Kami apresiasi langkah awal, tapi semangat perubahan harus lebih nyata. Seleksi penyedia jasa seperti transportasi udara masih kurang transparan,” ujar Abidin.
Politikus PDIP ini juga menekankan agar Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah segera menggodok ulang usulan biaya. “Jika metode penganggaran sama seperti tahun lalu, potensi bocor Rp5 triliun tetap ada. Kami tidak ingin terlibat dalam isu bancakan dana haji,” tegas Abidin.
Lihat Juga :