KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lain dalam Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Rabu, 10 September 2025 - 06:18 WIB
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Foto/Aldhi Chandra Setiawan
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sedang menelusuri dugaan korupsi lain dalam proses pelayanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Sejauh ini, lembaga Antirasuah itu tengah mengusut dua dugaan korupsi di Kemnaker.
Dua dugaan korupsi itu berkaitan dengan suap perizinan tenaga kerja asing (TKA) dan dugaan korupsi pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Kita juga sedang meneliti pelayanan-pelayanan yang lainnya, juga termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan," ungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Selasa (9/9/2025).
Baca juga: KPK Ungkap Noel Akui Terima Penerimaan Lain saat Jabat Wamenaker
Bahkan, KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari pelayanan-pelayanan yang ada di kementerian lain. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pelayanan publik bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan.
"Jadi tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga melihat ke pelayanan-pelayanan umum lainnya yang ada di kementerian lain," pungkasnya.
Dua dugaan korupsi itu berkaitan dengan suap perizinan tenaga kerja asing (TKA) dan dugaan korupsi pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Kita juga sedang meneliti pelayanan-pelayanan yang lainnya, juga termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan," ungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Selasa (9/9/2025).
Baca juga: KPK Ungkap Noel Akui Terima Penerimaan Lain saat Jabat Wamenaker
Bahkan, KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari pelayanan-pelayanan yang ada di kementerian lain. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pelayanan publik bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan.
"Jadi tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga melihat ke pelayanan-pelayanan umum lainnya yang ada di kementerian lain," pungkasnya.
Lihat Juga :