Presiden Prabowo Diminta Copot Pejabat yang Komunikasi Publiknya Buruk

Selain di Parlemen, Prabowo juga harus berani mencopot pejabatnya dieksekutif karena memiliki komunikasi yang buruk dan menyengsarakan rakyat. “Sudah dihentikan, harusnya ada aturan pinalti terhadap pejabat-pejabat negara yang ucap, salah tindakan dan pamer hedonisme,” tegasnya.

Selamat Ginting juga mendesak para anggota DPR yang dinoaktifkan dari jabatannya tersebut langsung di PAW (Pergantian Antar Waktu). “Harusnya langsung di PAW, diajukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, memang prosesnya lama. Ini semacam bargaining supaya rakyat tenang,” katanya.

Baca juga: Syarat Jadi Anggota DPR Diusulkan Minimal S2 dan Dimulai dari DPRD

Menurut dia, harus ada keputusan yang tegas dari Presiden Prabowo dan Parlemen. Jangan sampai publik menganggap keputusan yang diambil hanya jawaban ilusi. “Harus PAW tidak berhenti pada penonaktifan. Sebab penonaktifan itu tidak ada di DPR. Nanti kalau rakyat lupa akan dikembalikan, inikan menyakitkan rakyat,” katanya.

Dia juga meminta tinjau ulang program-program Presiden Prabowo yang dianggap populis tapi menyengsarakan rakyat karena dana di APBD difokuskan ke program tersebut. “Kita harus fokus pada pendidikan dan kesehatan jika ingin maju. Acara joget-joget itu hentikanlah di Istana maupun di parlemen. Cukuplah gaya badut-badut politik era Jokowi dihentikan, Prabowo jangan ikut-ikutan," katanya,