Radian Syam: Perlu Kolaborasi Persatuan untuk Perkuat Demokrasi di Era VUCA
Rabu, 06 Agustus 2025 - 23:42 WIB
“Kita sedang mendayung demokrasi dalam lautan yang tidak tenang. Institusi-institusi inti seperti ruang publik, pemilu, partai politik, dan hukum harus mampu bertransformasi, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk mengarahkan bangsa di tengah badai perubahan," katanya.
Karena itu, empat pilar demokrasi, yakni ruang publik, pemilu, partai politik, dan hukum, harus diperkuat melalui inovasi kebijakan dan reformasi struktural. Pertama, diskusi di ruang publik saat ini sudah bergeser dari ruang fisik ke ruang digital karena perubahan teknologi.
"Namun, algoritma media sosial justru memperkuat polarisasi dan bias informasi. Diperlukan regulasi transparansi algoritma dan pembatasan dominasi komersial agar ruang publik kembali menjadi arena deliberatif yang inklusif," tuturnya.
Kedua, legitimasi pemilu terancam oleh disinformasi dan manipulasi digital sehingga perlu penguatan regulasi, transparansi dana politik, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah penting. Lembaga penyelenggara pemilu juga perlu memperkuat keamanan siber untuk melindungi infrastruktur pemilu.
Begitu juga dengan hukum. Menurut Radian, ketertinggalan hukum dari realitas sosial dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh aktor oportunistik. Dia menilai perlu sistem hukum yang responsif, independen, dan mampu menjawab tantangan global seperti kejahatan siber, pencucian uang, serta pelanggaran lintas negara.
Dia mengatakan penguatan demokrasi di era VUCA bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Menurut dia, perlu kolaborasi erat antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk menjaga ekosistem demokrasi tetap sehat dan berkelanjutan, di mana dengan asta cita Presiden Prabowo. “Saya yakin kita mampu melalui tantangan global saat ini,” ucap Radian yang juga Bendahara Umum APHTN HAN.
Sejumlah narasumber yang hadir mengapresiasi gagasan Radian Syam yang disampaikan dalam buku tersebut. Guru Besar Fakultas Hukum UI Fitra Asril menilai Radian telah memperkuat gagasan yang berkembang saat ini, yakni demokrasi harus dilindungi dalam kondisi darurat apa pun.
Karena itu, empat pilar demokrasi, yakni ruang publik, pemilu, partai politik, dan hukum, harus diperkuat melalui inovasi kebijakan dan reformasi struktural. Pertama, diskusi di ruang publik saat ini sudah bergeser dari ruang fisik ke ruang digital karena perubahan teknologi.
"Namun, algoritma media sosial justru memperkuat polarisasi dan bias informasi. Diperlukan regulasi transparansi algoritma dan pembatasan dominasi komersial agar ruang publik kembali menjadi arena deliberatif yang inklusif," tuturnya.
Kedua, legitimasi pemilu terancam oleh disinformasi dan manipulasi digital sehingga perlu penguatan regulasi, transparansi dana politik, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah penting. Lembaga penyelenggara pemilu juga perlu memperkuat keamanan siber untuk melindungi infrastruktur pemilu.
Begitu juga dengan hukum. Menurut Radian, ketertinggalan hukum dari realitas sosial dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh aktor oportunistik. Dia menilai perlu sistem hukum yang responsif, independen, dan mampu menjawab tantangan global seperti kejahatan siber, pencucian uang, serta pelanggaran lintas negara.
Dia mengatakan penguatan demokrasi di era VUCA bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Menurut dia, perlu kolaborasi erat antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk menjaga ekosistem demokrasi tetap sehat dan berkelanjutan, di mana dengan asta cita Presiden Prabowo. “Saya yakin kita mampu melalui tantangan global saat ini,” ucap Radian yang juga Bendahara Umum APHTN HAN.
Sejumlah narasumber yang hadir mengapresiasi gagasan Radian Syam yang disampaikan dalam buku tersebut. Guru Besar Fakultas Hukum UI Fitra Asril menilai Radian telah memperkuat gagasan yang berkembang saat ini, yakni demokrasi harus dilindungi dalam kondisi darurat apa pun.
Lihat Juga :