Kemendagri Dorong Pemprov Papua Tengah Tingkatkan Penyerapan APBD 2025
Sabtu, 02 Agustus 2025 - 23:15 WIB
Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD TA 2025 di Wilayah Provinsi Papua Tengah. FOTO/IST
NABIRE - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk meningkatkan penyerapan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Penyerapan anggaran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD TA 2025 di Wilayah Provinsi Papua Tengah bertajuk 'Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat', yang berlangsung secara hybrid dari Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (29/7/2025).
Maurits memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 60,66% per 29 Juli 2025, tapi kurang dibarengi dengan percepatan realisasi belanja.
"Belanja pemerintah sangatlah penting, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta," kata Maurits dalam keterangannya dikutip, Sabtu (2/8/2025).
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD TA 2025 di Wilayah Provinsi Papua Tengah bertajuk 'Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat', yang berlangsung secara hybrid dari Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (29/7/2025).
Maurits memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 60,66% per 29 Juli 2025, tapi kurang dibarengi dengan percepatan realisasi belanja.
"Belanja pemerintah sangatlah penting, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta," kata Maurits dalam keterangannya dikutip, Sabtu (2/8/2025).
Lihat Juga :