GP Ansor Kecam Tindakan Intoleransi, Ajak Masyarakat Pererat Persaudaraan
Kamis, 31 Juli 2025 - 08:00 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H Addin Jauharudin (baju hijau) mengecam keras aksi-aksi intoleransi yang belakangan mencuat dan mencederai nilai-nilai kebhinekaan serta persatuan bangsa. Foto/Dok. SindoNews
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H Addin Jauharudin mengecam keras aksi-aksi intoleransi yang belakangan mencuat dan mencederai nilai-nilai kebhinekaan serta persatuan bangsa. Sejumlah peristiwa seperti pembubaran kegiatan keagamaan dan perusakan rumah ibadah di Sukabumi dan Padang menjadi sorotan utama.
Dalam peristiwa tersebut, kekerasan tidak hanya menyasar tempat ibadah, tetapi juga berdampak langsung terhadap anak-anak yang mengalami tekanan psikologis hingga luka fisik. “Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan berbasis perbedaan keyakinan atau keagamaan masih terjadi,” ujar Addin, Rabu (30/7/2025). Baca juga: Kemenko Polkam Dorong Tokoh Agama Berperan Aktif Promosikan Toleransi
Addin menegaskan, semua bentuk kekerasan atas dasar perbedaan agama adalah pelanggaran HAM . Ia menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku.
Mereka harus ditindak secara hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). "Aparat penegak hukum harus proporsional dan transparan dalam melakukan tindakan terhadap para pelakunya, serta memastikan proses hukumnya sampai ke peradilan,” jelasnya.
Dalam peristiwa tersebut, kekerasan tidak hanya menyasar tempat ibadah, tetapi juga berdampak langsung terhadap anak-anak yang mengalami tekanan psikologis hingga luka fisik. “Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan berbasis perbedaan keyakinan atau keagamaan masih terjadi,” ujar Addin, Rabu (30/7/2025). Baca juga: Kemenko Polkam Dorong Tokoh Agama Berperan Aktif Promosikan Toleransi
Addin menegaskan, semua bentuk kekerasan atas dasar perbedaan agama adalah pelanggaran HAM . Ia menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku.
Mereka harus ditindak secara hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). "Aparat penegak hukum harus proporsional dan transparan dalam melakukan tindakan terhadap para pelakunya, serta memastikan proses hukumnya sampai ke peradilan,” jelasnya.
Lihat Juga :