Upacara HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Gibran: IKN Masih Fokus Pembangunan
Jum'at, 18 Juli 2025 - 14:09 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mendukung rencana pemerintah menggelar perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, bukan di IKN. Infrastruktur Jakarta dinilai lebih lengkap sehingga efisien secara anggaran.
“Biayanya juga akan lebih hemat karena tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk sarana di IKN yang masih dalam tahap pembangunan,” kata Toha, dikutip Jumat (18/7/2025).
Legislator PKB itu mengatakan, memindahkan upacara kenegaraan ke IKN, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
“Kita semua mendukung pembangunan IKN, tapi harus realistis. Peringatan HUT RI adalah acara bersejarah yang harus berjalan maksimal. Sudah tepat kalau diadakan di Jakarta,” ujarnya.
Selain soal anggaran, Toha menilai Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat. Hal ini akan memastikan kehadiran mereka dalam momentum bersejarah tersebut.
“Jakarta lebih terjangkau dan familiar. Dengan kondisi ini, pemerintah bisa fokus pada substansi perayaan tanpa terbebani persoalan teknis dan biaya tambahan,” tuturnya.
“Biayanya juga akan lebih hemat karena tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk sarana di IKN yang masih dalam tahap pembangunan,” kata Toha, dikutip Jumat (18/7/2025).
Legislator PKB itu mengatakan, memindahkan upacara kenegaraan ke IKN, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
“Kita semua mendukung pembangunan IKN, tapi harus realistis. Peringatan HUT RI adalah acara bersejarah yang harus berjalan maksimal. Sudah tepat kalau diadakan di Jakarta,” ujarnya.
Selain soal anggaran, Toha menilai Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat. Hal ini akan memastikan kehadiran mereka dalam momentum bersejarah tersebut.
“Jakarta lebih terjangkau dan familiar. Dengan kondisi ini, pemerintah bisa fokus pada substansi perayaan tanpa terbebani persoalan teknis dan biaya tambahan,” tuturnya.
Lihat Juga :