AFI Minta Pemerintah Perkuat Produk Lokal dan Pengawasan Barang Impor
Senin, 28 April 2025 - 21:41 WIB
Asosiasi Fastener Indonesia (AFI) meminta pemerintah memperkuat produk lokal dan mengawasi barang impor. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Asosiasi Fastener Indonesia (AFI) meminta pemerintah memperkuat produk lokal dan mengawasi barang impor. Upaya ini terkait dampak mengerikan kebijakan penghapusan kuota impor sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.
Ketua Umum AFI Rahman Tamin telah mengirim surat kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (21/4/2025) lalu. Isinya membeberkan rencana penghapusan kuota impor dapat mengakibatkan masuknya produk impor dengan harga dumping, tidak adanya kendali terhadap volume dan spesifikasi impor, penurunan utilisasi kapasitas industri lokal, serta terancamnya kelangsungan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Pelonggaran ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dapat berdampak menurunnya insentif penggunaan produk lokal yang selama ini menjadi daya dorong utama tumbuhnya industri komponen dalam negeri.
Dengan begitu, menggerus daya saing produsen lokal yang harus bersaing dengan produk impor tanpa adanya keunggulan preferensi TKDN, kontradiksi terhadap semangat substitusi impor yang selama ini menjadi prioritas strategis pemerintah.
Ketua Umum AFI Rahman Tamin telah mengirim surat kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (21/4/2025) lalu. Isinya membeberkan rencana penghapusan kuota impor dapat mengakibatkan masuknya produk impor dengan harga dumping, tidak adanya kendali terhadap volume dan spesifikasi impor, penurunan utilisasi kapasitas industri lokal, serta terancamnya kelangsungan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Pelonggaran ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dapat berdampak menurunnya insentif penggunaan produk lokal yang selama ini menjadi daya dorong utama tumbuhnya industri komponen dalam negeri.
Dengan begitu, menggerus daya saing produsen lokal yang harus bersaing dengan produk impor tanpa adanya keunggulan preferensi TKDN, kontradiksi terhadap semangat substitusi impor yang selama ini menjadi prioritas strategis pemerintah.
Lihat Juga :