Menko Polkam Bentuk Desk Penanganan Karhutla dan Pelindungan Pekerja Migran

Kamis, 13 Maret 2025 - 17:14 WIB
“Adapun kementerian lembaga yang juga berkolaborasi dan bekerja sama lintas sektoral, meliputi Kementerian Setneg; Kemendagri; Kemlu; TNI; Polri; Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Baca juga: Gelar Rakor, Menko Polkam Pastikan Kesiapan Pengamanan Mudik dan Idulfitri 1446

Selain itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ BP2MI, Kemenhut, Kemen LH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.Kementerian Komdigi; Kemen Imipas, Kemen ATR/BPN. Kemenkes; Kemensos; Kemenaker; Kementan.

Termasuk Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, PPATK; BIN; BNPB; BMKG; BAKAMLA; BNPT dan Badan Informasi Geospasial. Rapat koordinasi ini juga diikuti Gubernur Lampung; Jambi; Sumsel; Riau; Kepri; Kaltara; Kalsel, Kalbar; Kaltim; Kalteng serta Pangdam, Kapolda, dan Kajati secara zoom.

Untuk kebakaran hutan, kata Budi Gunawan, berdasarkan prediksi BMKG meskipun di beberapa wilayah saat ini masih dalam musim penghujan, namun beberapa titik hotspot di beberapa daerah sudah memasuki kemarau. Diprediksi puncak kemarau terjadi pada Juni hingga September 2025 dengan daerah rawan Gorontalo, Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan.

“Sehingga pemerintah sudah mulai menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi bencana di musim kemarau, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kita berharap, dengan adanya desk ini, Indonesia bisa mencapai Zero Karhutla dan membangun sistem mitigasi dan pencegahan yang baik. Karena Karhutla tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik di kawasan,” katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!