Menteri P2MI Tegaskan Pentingnya Integritas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran
Selasa, 21 Januari 2025 - 21:09 WIB
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi dasar dari setiap langkah dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam reviu laporan keuangan tingkat UAKPA. FOTO/IST
JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menegaskan komitmennya terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyusunan serta pengelolaan anggaran. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menekankan prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar dari setiap langkah dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam reviu laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
"Kita ingin memastikan anggaran yang dikelola tidak hanya sekadar berjalan secara struktural dan normatif, tetapi benar-benar berorientasi pada hasil. Target dan outcome yang jelas harus tercapai, sesuai harapan masyarakat," ujarnya, Selasa (21/1/2025).
Untuk itu, kegiatan review laporan keuangan, termasuk laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengendalian Intern atas Keuangan Negara (PIPK), menjadi agenda rutin berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
"Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi upaya nyata untuk memastikan anggaran yang disusun memiliki dampak signifikan dan berdaya guna bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran Indonesia," ujarnya.
"Kita ingin memastikan anggaran yang dikelola tidak hanya sekadar berjalan secara struktural dan normatif, tetapi benar-benar berorientasi pada hasil. Target dan outcome yang jelas harus tercapai, sesuai harapan masyarakat," ujarnya, Selasa (21/1/2025).
Untuk itu, kegiatan review laporan keuangan, termasuk laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengendalian Intern atas Keuangan Negara (PIPK), menjadi agenda rutin berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
"Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi upaya nyata untuk memastikan anggaran yang disusun memiliki dampak signifikan dan berdaya guna bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran Indonesia," ujarnya.
Lihat Juga :