Atasi Corona, Fraksi PKS Minta Pemerintah Tak Hanya Andalkan Vaksin
Selasa, 01 September 2020 - 11:01 WIB
"Kondisi ini mestinya disikapi dengan langkah-langkah yang lebih progresif oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Jika kapasitas testing dan tracing masih rendah, bagaimana mungkin upaya penanganan bisa maksimal. Ini yang mestinya diprioritaskan oleh pemerintah," desaknya.
Menurut Sukamta, upaya pemerintah untuk membuat vaksin dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asal Cina dan Korea Selatan dan di saat bersamaan membangun optimisme masyarakat merupakan langkah yang perlu, tetapi jangan sampai hal itu seakan-akan menjadi jurus pamungkas.
"Karena isu kesiapan vaksin yang gencar disampaikan pemerintah sebagaimana dahulu adanya wacana pelonggaran PSBB dan New Normal bisa berimbas membuat masyarakat berperilaku lebih longgar. Jika masyarakat merespon seperti itu, hal ini akan semakin menyulitkan dalam mengendalikan penyebaran virus," ujarnya.
Legislator asal Yogyakarta ini meminta pemerintah untuk fokus pada 2 hal. Pertama, pemerintah sesegera mungkin memperbesar kapasitas testing dan tracing. Bahkan, WHO menyebut, dengan jumlah populasi penduduk Indonesia saat ini, setidaknya bisa dilakukan 50 ribu pengujian setiap hari. Kedua, masyarakat Indonesia harus disiplin menjalankan protokol kesehatan.
"Dua hal itu sekarang prioritas dan fokusnya. Jika ada kendala SDM dalam hal testing dan tracing, semestinya pemerintah bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, sekolah kesehatan dan lain-lain. Pemerintah juga bisa meniru model pool test yang dilakukan Pemda Sumatera Barat di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang terbukti mampu meningkatkan jumlah tes secara masif," paparnya.
Menurut Sukamta, upaya pemerintah untuk membuat vaksin dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asal Cina dan Korea Selatan dan di saat bersamaan membangun optimisme masyarakat merupakan langkah yang perlu, tetapi jangan sampai hal itu seakan-akan menjadi jurus pamungkas.
"Karena isu kesiapan vaksin yang gencar disampaikan pemerintah sebagaimana dahulu adanya wacana pelonggaran PSBB dan New Normal bisa berimbas membuat masyarakat berperilaku lebih longgar. Jika masyarakat merespon seperti itu, hal ini akan semakin menyulitkan dalam mengendalikan penyebaran virus," ujarnya.
Legislator asal Yogyakarta ini meminta pemerintah untuk fokus pada 2 hal. Pertama, pemerintah sesegera mungkin memperbesar kapasitas testing dan tracing. Bahkan, WHO menyebut, dengan jumlah populasi penduduk Indonesia saat ini, setidaknya bisa dilakukan 50 ribu pengujian setiap hari. Kedua, masyarakat Indonesia harus disiplin menjalankan protokol kesehatan.
"Dua hal itu sekarang prioritas dan fokusnya. Jika ada kendala SDM dalam hal testing dan tracing, semestinya pemerintah bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, sekolah kesehatan dan lain-lain. Pemerintah juga bisa meniru model pool test yang dilakukan Pemda Sumatera Barat di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang terbukti mampu meningkatkan jumlah tes secara masif," paparnya.
Lihat Juga :