Targetkan Net Zero Emission, Indonesia Perkuat Sistem Informasi Geospasial
Sabtu, 16 November 2024 - 16:30 WIB
Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi tersebut mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan data informasi geospasial untuk mendukung perencanaan dan pembangunan, termasuk dalam aksi iklim.
"Untuk akurasi, Pemerintah sedang menyiapkan data informasi geospasial dasar pada peta dengan skala 1:5.000," katanya.
Peta itu nantinya akan menjadi peta dasar dalam kebijakan Satu Peta. Implementasi kebijakan ini sangat penting dalam pengambilan kebijakan lintas sektor. Percepatan implementasi kebijakan Satu Peta Data menjadi mandat dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. "Dengan satu peta, maka kebijakan untuk banyak kepentingan dapat diputuskan dengan tepat," katanya.
Muh Aris Marfai juga menambahkan, kebijakan satu peta perlu didukung dan dilanjutkan dengan melibatkan peta-peta tematik lain dari kementerian dan lembaga, termasuk yang terkait mitigasi perubahan iklim, kebencanaan, dan program swasembada pangan.
Head of UNEP Climate Mitigation Unit Gabriel Labbate menekankan data yang akurat adalah pondasi bagi efektivitas pengelolaan hutan, perdagangan karbon, dan konservasi. "Data yang baik akan meningkatkan kredibilitas dari aksi iklim sektor kehutanan yang dilakukan.
Gabriel mengatakan, saat ini harga karbon hutan jatuh ke tingkat yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah akuntabilitas data hutan yang rendah sehingga kredibilitasnya berkurang. "Padahal, hutan adalah sumber daya yang paling rentan dan membutuhkan dukungan pendanaan dalam aksi iklim," katanya.
Gabriel mengingatkan tentang pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan kredibilitas data hutan, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI).
"Untuk akurasi, Pemerintah sedang menyiapkan data informasi geospasial dasar pada peta dengan skala 1:5.000," katanya.
Peta itu nantinya akan menjadi peta dasar dalam kebijakan Satu Peta. Implementasi kebijakan ini sangat penting dalam pengambilan kebijakan lintas sektor. Percepatan implementasi kebijakan Satu Peta Data menjadi mandat dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. "Dengan satu peta, maka kebijakan untuk banyak kepentingan dapat diputuskan dengan tepat," katanya.
Muh Aris Marfai juga menambahkan, kebijakan satu peta perlu didukung dan dilanjutkan dengan melibatkan peta-peta tematik lain dari kementerian dan lembaga, termasuk yang terkait mitigasi perubahan iklim, kebencanaan, dan program swasembada pangan.
Head of UNEP Climate Mitigation Unit Gabriel Labbate menekankan data yang akurat adalah pondasi bagi efektivitas pengelolaan hutan, perdagangan karbon, dan konservasi. "Data yang baik akan meningkatkan kredibilitas dari aksi iklim sektor kehutanan yang dilakukan.
Gabriel mengatakan, saat ini harga karbon hutan jatuh ke tingkat yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah akuntabilitas data hutan yang rendah sehingga kredibilitasnya berkurang. "Padahal, hutan adalah sumber daya yang paling rentan dan membutuhkan dukungan pendanaan dalam aksi iklim," katanya.
Gabriel mengingatkan tentang pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan kredibilitas data hutan, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI).
(cip)
tulis komentar anda