Oposisi Diyakini Bakal Didengarkan di Era Prabowo, Begini Alasannya
Rabu, 09 Oktober 2024 - 06:13 WIB
Pegiat media sosial, Said Didu meyakini, kalau Presiden terpilih Prabowo Subianto cenderung mendengarkan suara oposisi dalam menjalankan pemerintahannya. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pegiat media sosial, Said Didu meyakini,kalau Presiden terpilih Prabowo Subianto akan cenderung mendengarkan suara oposisi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Keyakinan itu ia sampaikan dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (8/10/2024).
Mulanya, Said bercerita di masa orde baru orang-orang yang bersikap oposisi sangat dihargai bahkan dikirim negara untuk sekolah ke luar negeri. Dia juga menyatakan, pemikiran oposisi ini ditampung oleh Presiden Soeharto saat itu dalam perumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Tahun 1987, 1988, semua oposisi diundang di situ dan ditampung pemikirannya oleh Pak Harto. Dan saya pikir pemikiran-pemikiran mereka yang ditampung menjadi GBHN," ucap Said.
Baca juga: Oposisi dalam Demokrasi Pancasila
Maka dirinya sangat tak setuju jika ada pihak yang menyatakan tidak boleh adanya opsisi dalam bernegara. Justru pemerintah seharusnya menghargai sikap oposisi yang lahir atas pemikiran-pemikiran kritis.
"Oposisi itu harusnya, pemerintah berterima kasih kepada oposisi dia sudah mau berpikir tanpa digaji. Dari pada anggota DPR minta Rp50 juta perbulan belum tentu berpikir, orang-orang oposisi ini hargailah mereka jangan dimusuhi," sambungnya.
Mulanya, Said bercerita di masa orde baru orang-orang yang bersikap oposisi sangat dihargai bahkan dikirim negara untuk sekolah ke luar negeri. Dia juga menyatakan, pemikiran oposisi ini ditampung oleh Presiden Soeharto saat itu dalam perumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Tahun 1987, 1988, semua oposisi diundang di situ dan ditampung pemikirannya oleh Pak Harto. Dan saya pikir pemikiran-pemikiran mereka yang ditampung menjadi GBHN," ucap Said.
Baca juga: Oposisi dalam Demokrasi Pancasila
Maka dirinya sangat tak setuju jika ada pihak yang menyatakan tidak boleh adanya opsisi dalam bernegara. Justru pemerintah seharusnya menghargai sikap oposisi yang lahir atas pemikiran-pemikiran kritis.
"Oposisi itu harusnya, pemerintah berterima kasih kepada oposisi dia sudah mau berpikir tanpa digaji. Dari pada anggota DPR minta Rp50 juta perbulan belum tentu berpikir, orang-orang oposisi ini hargailah mereka jangan dimusuhi," sambungnya.
Lihat Juga :