6 Juta Data NPWP Bocor, Jokowi Instruksikan Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN Mitigasi
Kamis, 19 September 2024 - 16:46 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). Jokowi memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Kkeuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.
"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten, Boyolali, Kamis (19/9/2024).
Jokowi menyebut peristiwa kebocoran data juga terjadi di beberapa negara lain. Menurutnya, kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran password ataupun banyaknya tempat penyimpanan data.
"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ungkapnya.
Untuk diketahui, Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah petinggi negara diretas hacker. Beberapa nama pejabat yang data NPWP-nya diretas antara lain Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, dia menyebut 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email,” tulis akun X @secgron, Kamis (19/9/2024).
Dia membagikan sebagian nama pejabat yang datanya diretas oleh Bjorka. Selain Jokowi dan Sri Mulyani, dalam daftar tersebut ada nama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," tulis akun @secgron.
"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten, Boyolali, Kamis (19/9/2024).
Jokowi menyebut peristiwa kebocoran data juga terjadi di beberapa negara lain. Menurutnya, kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran password ataupun banyaknya tempat penyimpanan data.
"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ungkapnya.
Untuk diketahui, Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah petinggi negara diretas hacker. Beberapa nama pejabat yang data NPWP-nya diretas antara lain Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, dia menyebut 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email,” tulis akun X @secgron, Kamis (19/9/2024).
Dia membagikan sebagian nama pejabat yang datanya diretas oleh Bjorka. Selain Jokowi dan Sri Mulyani, dalam daftar tersebut ada nama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," tulis akun @secgron.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda