Menko Airlangga: Gencarkan Orkestrasi Program Inklusi Keuangan Menuju Target 98 Persen di 2045
Kamis, 22 Agustus 2024 - 20:03 WIB
(Foto: dok Kemenko Perekonomian)
Di bawah DNKI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan, yakni selama 2023 telah dilakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta. Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86 persen dari total pelajar di Indonesia.
Selain itu, program pemberdayaan aset tidak berwujud juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal. Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna dan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.
“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech saat ini telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ujar Menko Airlangga.
Berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Hal ini ditunjukkan diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM, Prakerja yangtelah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun.
Di bawah DNKI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan, yakni selama 2023 telah dilakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta. Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86 persen dari total pelajar di Indonesia.
Selain itu, program pemberdayaan aset tidak berwujud juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal. Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna dan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.
“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech saat ini telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ujar Menko Airlangga.
Berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Hal ini ditunjukkan diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM, Prakerja yangtelah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun.
Lihat Juga :