Puan Maharani: Kekuasaan Tanpa Visi Menjadi Sewenang-wenang
Jum'at, 16 Agustus 2024 - 17:00 WIB
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik. Foto/Tangkapan layar TV Parlemen
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik. Sedangkan politisi, lanjut Puan, akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik.
“Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang,” kata Puan dalam sambutannya di Sidang Bersama DPR-DPD, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Oleh karena itu, kata dia, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan. “Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,” ujarnya.
Dia mengatakan, demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya. “Yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Dia menuturkan, mewujudkan demokrasi yang sejati, bukanlah jalan yang mudahm karena itu jalan yang sulit dilalui. “Mungkin saja kita terhenti sejenak, tetapi kita tidak boleh mundur, karena tujuan kita mulia, tujuan sejak negara ini didirikan yaitu Indonesia untuk semua, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” pungkasnya.
“Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang,” kata Puan dalam sambutannya di Sidang Bersama DPR-DPD, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Oleh karena itu, kata dia, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan. “Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,” ujarnya.
Dia mengatakan, demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya. “Yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Dia menuturkan, mewujudkan demokrasi yang sejati, bukanlah jalan yang mudahm karena itu jalan yang sulit dilalui. “Mungkin saja kita terhenti sejenak, tetapi kita tidak boleh mundur, karena tujuan kita mulia, tujuan sejak negara ini didirikan yaitu Indonesia untuk semua, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda