Mantan Sekjen Lukman Edy Tuding PKB Cak Imin Tak Transparan soal Keuangan
Rabu, 31 Juli 2024 - 22:07 WIB
mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, Lukman Edy. Foto/SINDOnews/Riyan Rizki Roshali
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah pimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin , disebut tidak transparan dalam hal keuangan. Hal ini ditegaskan oleh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, Lukman Edy.
"Saya bilang, saya jujur saja saya katakan, bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," kata Lukman Edy di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Lukman menjelaskan, PKB tidak pernah melakukan audit keuangan dan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada konstituen. Dijelaskan Lukman, PKB tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan itu dalam forum seperti muktamar dan rapat sejenisnya.
"Tidak pernah ada pembahasan itu, bagi internal PKB hari ini, soal keuangan itu soal yang sangat rahasia, soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit," ujarnya.
Lebih jauh dia menyebutkan, hubungan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB. Menurutnya, DPW dan DPC seolah tak memiliki kewenangan sendiri.
"Karena sistematis dalam AD/ART sudah ketua umum itu punya kewenangan besar untuk mengganti setiap (orang) tiba-tiba. Itu terjadi sekarang, kadang DPW dipecat, diganti dengan hampir semua, hampir sebagian besar DPW-DPW itu dirangkap oleh DPP," jelasnya.
"Saya bilang, saya jujur saja saya katakan, bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," kata Lukman Edy di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Lukman menjelaskan, PKB tidak pernah melakukan audit keuangan dan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada konstituen. Dijelaskan Lukman, PKB tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan itu dalam forum seperti muktamar dan rapat sejenisnya.
"Tidak pernah ada pembahasan itu, bagi internal PKB hari ini, soal keuangan itu soal yang sangat rahasia, soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit," ujarnya.
Lebih jauh dia menyebutkan, hubungan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB. Menurutnya, DPW dan DPC seolah tak memiliki kewenangan sendiri.
"Karena sistematis dalam AD/ART sudah ketua umum itu punya kewenangan besar untuk mengganti setiap (orang) tiba-tiba. Itu terjadi sekarang, kadang DPW dipecat, diganti dengan hampir semua, hampir sebagian besar DPW-DPW itu dirangkap oleh DPP," jelasnya.
(maf)
tulis komentar anda