Dipanggil KPK soal Kasus DJKA, Hasto Sebut Ada Kaitan dengan Pilpres 2019
Sabtu, 20 Juli 2024 - 17:34 WIB
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan dirinya dipanggil oleh KPK untuk memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi di DJKA Kemenhub. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan dirinya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) . Hasto memastikan dirinya sama sekali tak ada kaitan dengan pekerjaan di Ditjen tersebut.
Hasto juga menjelaskan mengenai pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan”. Hasto mengakui pemanggilan pertama sebenarnya harusnya kemarin. Namun, Hasto mengaku harus meminta penundaan karena surat pemanggilan baru diketahuinya di hari yang sama.
“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” ujar Hasto menjawab wartawan di sela peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” sambang Hasto.
Namun, Hasto mengaku mendapat sedikit informasi terkait pengusutan kasus itu dari Wasekjen PDIP yang telah terlebih dahulu diperiksa KPK, Yoseph Aryo Adhie.
“Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adhie Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api,” jelas Hasto.
“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” imbuh Hasto.
Sekalian, Hasto mengklarifikasi dan meminta agar pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan” oleh KPK tidak dispekulasikan seakan ia mendapat untung dari proyek Kemenhub.
“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” paparnya.
Hasto juga menjelaskan mengenai pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan”. Hasto mengakui pemanggilan pertama sebenarnya harusnya kemarin. Namun, Hasto mengaku harus meminta penundaan karena surat pemanggilan baru diketahuinya di hari yang sama.
“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” ujar Hasto menjawab wartawan di sela peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” sambang Hasto.
Namun, Hasto mengaku mendapat sedikit informasi terkait pengusutan kasus itu dari Wasekjen PDIP yang telah terlebih dahulu diperiksa KPK, Yoseph Aryo Adhie.
“Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adhie Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api,” jelas Hasto.
“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” imbuh Hasto.
Sekalian, Hasto mengklarifikasi dan meminta agar pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan” oleh KPK tidak dispekulasikan seakan ia mendapat untung dari proyek Kemenhub.
“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” paparnya.
tulis komentar anda