Ngetren Istilah No Viral No Justice, Ketua DPR: Akibat Negara Lambat Tangani Urusan Rakyat
Kamis, 11 Juli 2024 - 12:15 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menyinggung istilah no viral no justice yang muncul di tengah masyarakat saat pidato penutupan masa persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (11/7/2024). Foto: SINDOnews/Felldy Utama
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung istilah no viral no justice yang muncul di tengah masyarakat. Istilah ini ngetren karena negara dianggap lambat menangani urusan rakyat.
Hal ini disampaikan Puan dalam pidato penutupan masa persidangan V tahun 2023-2024 yang digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Puan mengatakan berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat saat ini, mereka sangat membutuhkan kehadiran negara.
"Ketika negara terlambat atau dirasakan tidak merespons sebagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatifnya sendiri yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial, no viral no justice. Ini tantangan kita" ujar Puan.
Legislator PDIP itu mengingatkan pemerintah telah memberikan kepercayaan kekuasaan negara melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk itu, dia meminta seluruh lembaga kekuasaan negara menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat.
"DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat memenuhi harapan rakyat melalui fungsi-fungsi DPR, akan terus berupaya dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, serta semakin mudah," katanya.
Hal ini disampaikan Puan dalam pidato penutupan masa persidangan V tahun 2023-2024 yang digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga
Puan mengatakan berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat saat ini, mereka sangat membutuhkan kehadiran negara.
"Ketika negara terlambat atau dirasakan tidak merespons sebagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatifnya sendiri yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial, no viral no justice. Ini tantangan kita" ujar Puan.
Legislator PDIP itu mengingatkan pemerintah telah memberikan kepercayaan kekuasaan negara melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk itu, dia meminta seluruh lembaga kekuasaan negara menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat.
"DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat memenuhi harapan rakyat melalui fungsi-fungsi DPR, akan terus berupaya dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, serta semakin mudah," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
tulis komentar anda