Bayar Buzzer-Influencer Rp90 Miliar, PKS: Prioritas Anggaran Pemerintah Lemah
Sabtu, 22 Agustus 2020 - 11:37 WIB
Politikus senior PKS Anis Byarwati. Foto/pks.id
JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga pemerintah menggelontorkan anggaran sekira Rp90,45 miliar untuk jasa influencer, baik individu atau kelompok, dengan tujuan memengaruhi opini publik terkait kebijakan dan program pemerintah.
Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan temuan ICW tersebut merupakan hasil dari data yang dikumpulkan sepanjang 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Menanggapi temuan ICW tersebut, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengingatkan, pemerintah untuk cermat dalam menggunakan anggaran negara. Anis mendorong agar pemerintah mengedepankan skala prioritas yang harus dilakukan untuk saat ini.
"Karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai tujuan kita bernegara," katanya kepada SINDOnews, Sabtu (22/8/2020).
(Baca: Influencer Dibayar Rp90 Miliar, Demokrat Contohkan Cara SBY Sosialisasi Program)
Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit akibat pandemi Covid-19. Karena itu, Anis menilai tak tepat anggaran negara digunakan membayar 'buzzer'. Sudah sepantasnya pemerintah menggunakan anggaran belanja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Peran buzzer seharusnya bisa dimaksimalkan kehumasan pemerintah.
Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan temuan ICW tersebut merupakan hasil dari data yang dikumpulkan sepanjang 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Menanggapi temuan ICW tersebut, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengingatkan, pemerintah untuk cermat dalam menggunakan anggaran negara. Anis mendorong agar pemerintah mengedepankan skala prioritas yang harus dilakukan untuk saat ini.
"Karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai tujuan kita bernegara," katanya kepada SINDOnews, Sabtu (22/8/2020).
(Baca: Influencer Dibayar Rp90 Miliar, Demokrat Contohkan Cara SBY Sosialisasi Program)
Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit akibat pandemi Covid-19. Karena itu, Anis menilai tak tepat anggaran negara digunakan membayar 'buzzer'. Sudah sepantasnya pemerintah menggunakan anggaran belanja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Peran buzzer seharusnya bisa dimaksimalkan kehumasan pemerintah.
Lihat Juga :