Ketua MPR Terima Menag Yaqut, Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2024
Kamis, 27 Juni 2024 - 17:54 WIB
Ketua MPR Terima Menag Yaqut, Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2024
Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sekaligus mengapresiasi kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1445H/2024 M. Berbagai inovasi dan perbaikan layanan haji yang dilakukan oleh Kemenag membuat pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dan tertata dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Berbagai langkah dan terobosan yang dilakukan Kemenag dalam melayani jamaah haji Indonesia tahun ini patut kita apresiasi. Mulai dari program haji ramah Lansia, penyediaan konsumsi tiga kali sehari selama jamaah haji di Mekah, penambahan layanan fast track pada embarkasi Jakarta, Solo dan Surabaya, serta peningkatan layanan kesehatan, transportasi, akomodasi, dan perlindungan jemaah haji. Masih adanya beberapa hal yang harus diperbaiki pada musim haji tahun depan, harus menjadi catatan penting Kemenag," ujar Bamsoet usai menerima Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis (27/6/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam ibadah haji tahun ini jumlah jemaah haji yang berangkat merupakan yang terbanyak dalam sejarah ibadah haji Indonesia. Tercatat Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji dengan jumlah total 241.000 kuota haji. Terdiri dari 213.320 jemaah dan 27.680 jemaah haji khusus.
"Awalnya kuota haji Indonesia tahun 1445H/2024 M sebanyak 221.000 jemaah. Berkat lobi-lobi yang dilakukan pemerintah akhirnya pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji Indonesia sebesar 20.000 jemaah. Dimana sebanyak 10.000 kuota dipakai bagi jemaah haji reguler dan 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji Indonesia tahun ini menjadi 241.000 orang," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, salah satu langkah inovasi yang dilakukan oleh Kemenag dalam ibadah haji tahun ini adalah skema murur. Melalui skema murur jemaah haji dari Arafah yang hendak menuju Muzdalifah dan melanjutkan ke Mina untuk mabit/menginap, akan tetapi melintasi Muzdalifah, tetapi tanpa mabit.
Jemaah haji yang selesai wukuf di Arafah menggunakan bus melintas secara pelan melewati Muzdalifah dengan berdiam di dalamnya, tanpa turun dari bus. Pengangkutan jemaah haji melalui skema murur ini dapat mengurangi lebih dari 30 persen pergerakan jemaah haji di Muzdalifah dimana untuk total kuota jemaah haji Indonesia hanya tersedia 0,29 m2 untuk setiap jemaah haji. "Penerapan skema murur ini sangat membantu jemaah haji lansia, difabel dan jemaah yang memiliki risiko tinggi. Sekitar 53.863 jemaah haji yang masuk kategori tersebut dapat menggunakan skema murur dan memperlancar proses mabit di Muzdalifah," imbuh Bamsoet.
Dia menambahkan inovasi lain yang dilakukan Kemenag adalah penambahan layanan fast track pada embarkasi Jakarta, Solo dan Surabaya. Melalui layanan fast track ini proses imigrasi yang seharusnya dilakukan di Arab Saudi bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga, jemaah haji tidak perlu melakukan proses imigrasi saat tiba di Arab Saudi.
"Terobosan lain dari Kemenag adalah pemberlakuan syarat istitha’ah sebelum pelunasan haji. Cek istitha’ah dilakukan sebagai syarat syar’i seorang calon jemaah haji lolos memenuhi persyaratan melaksanakan ibadah haji. Sebelum haji tahun ini, para jemaah haji yang telah masuk daftar tunggu harus melakukan pelunasan pembayaran biaya haji sebelum dilakukan cek istitha’ah," pungkasnya.
"Berbagai langkah dan terobosan yang dilakukan Kemenag dalam melayani jamaah haji Indonesia tahun ini patut kita apresiasi. Mulai dari program haji ramah Lansia, penyediaan konsumsi tiga kali sehari selama jamaah haji di Mekah, penambahan layanan fast track pada embarkasi Jakarta, Solo dan Surabaya, serta peningkatan layanan kesehatan, transportasi, akomodasi, dan perlindungan jemaah haji. Masih adanya beberapa hal yang harus diperbaiki pada musim haji tahun depan, harus menjadi catatan penting Kemenag," ujar Bamsoet usai menerima Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis (27/6/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam ibadah haji tahun ini jumlah jemaah haji yang berangkat merupakan yang terbanyak dalam sejarah ibadah haji Indonesia. Tercatat Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji dengan jumlah total 241.000 kuota haji. Terdiri dari 213.320 jemaah dan 27.680 jemaah haji khusus.
"Awalnya kuota haji Indonesia tahun 1445H/2024 M sebanyak 221.000 jemaah. Berkat lobi-lobi yang dilakukan pemerintah akhirnya pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji Indonesia sebesar 20.000 jemaah. Dimana sebanyak 10.000 kuota dipakai bagi jemaah haji reguler dan 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji Indonesia tahun ini menjadi 241.000 orang," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, salah satu langkah inovasi yang dilakukan oleh Kemenag dalam ibadah haji tahun ini adalah skema murur. Melalui skema murur jemaah haji dari Arafah yang hendak menuju Muzdalifah dan melanjutkan ke Mina untuk mabit/menginap, akan tetapi melintasi Muzdalifah, tetapi tanpa mabit.
Jemaah haji yang selesai wukuf di Arafah menggunakan bus melintas secara pelan melewati Muzdalifah dengan berdiam di dalamnya, tanpa turun dari bus. Pengangkutan jemaah haji melalui skema murur ini dapat mengurangi lebih dari 30 persen pergerakan jemaah haji di Muzdalifah dimana untuk total kuota jemaah haji Indonesia hanya tersedia 0,29 m2 untuk setiap jemaah haji. "Penerapan skema murur ini sangat membantu jemaah haji lansia, difabel dan jemaah yang memiliki risiko tinggi. Sekitar 53.863 jemaah haji yang masuk kategori tersebut dapat menggunakan skema murur dan memperlancar proses mabit di Muzdalifah," imbuh Bamsoet.
Dia menambahkan inovasi lain yang dilakukan Kemenag adalah penambahan layanan fast track pada embarkasi Jakarta, Solo dan Surabaya. Melalui layanan fast track ini proses imigrasi yang seharusnya dilakukan di Arab Saudi bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga, jemaah haji tidak perlu melakukan proses imigrasi saat tiba di Arab Saudi.
"Terobosan lain dari Kemenag adalah pemberlakuan syarat istitha’ah sebelum pelunasan haji. Cek istitha’ah dilakukan sebagai syarat syar’i seorang calon jemaah haji lolos memenuhi persyaratan melaksanakan ibadah haji. Sebelum haji tahun ini, para jemaah haji yang telah masuk daftar tunggu harus melakukan pelunasan pembayaran biaya haji sebelum dilakukan cek istitha’ah," pungkasnya.
(aww)
tulis komentar anda