Tetapkan 1 Tersangka Kasus DJKA, KPK Jelaskan Konstruksi Dugaan Korupsi
Kamis, 13 Juni 2024 - 21:12 WIB
KPK menetapkan Yofi Oktarisza (YO) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Foto: SINDOnews/Nur Khabibi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Yofi Oktarisza (YO) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara pemberian suap yang melibatkan Dion Renato Sugiarto (DRS).
Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, YO merupakan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jawa Bagian Tengah) yang saat ini menjadi BTP Kelas 1 Semarang sejak tahun 2017 sampai 2021.
Sementara, DRS memiliki tiga perusahaan yakni PT Istana Putra Agung (IPA), PT Prawiramas Puriprima, dan PT Rinenggo Ria Raya yang digunakan dia sebagai rekanan proyek dugaan korupsi.
"Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk mengikuti lelang dan mengerjakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kemenhub termasuk di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Kelas 1 Semarang," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Dalam praktik dugaan korupsi ini, DRS mendapatkan bantuan dari PPK termasuk tersangka YO untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa. YO adalah orang yang mengatur rekanan tertentu untuk menjadi pemenang lelang atau pelaksana paket pekerjaan yang biasanya dilakukan.
"PPK akan membagi paket-paket pekerjaan yang akan dimenangkan masing-masing rekanan. PPK juga
meminta adanya rekanan pendamping dalam masing-masing lelang," sambungnya.
Setelah membantu rekanan memenangkan lelang, YO lantas meminta persentase tertentu kepada para perusahaan pelaksana paket dengan besaran 10-20 persen.
Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, YO merupakan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jawa Bagian Tengah) yang saat ini menjadi BTP Kelas 1 Semarang sejak tahun 2017 sampai 2021.
Sementara, DRS memiliki tiga perusahaan yakni PT Istana Putra Agung (IPA), PT Prawiramas Puriprima, dan PT Rinenggo Ria Raya yang digunakan dia sebagai rekanan proyek dugaan korupsi.
"Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk mengikuti lelang dan mengerjakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kemenhub termasuk di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Kelas 1 Semarang," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Dalam praktik dugaan korupsi ini, DRS mendapatkan bantuan dari PPK termasuk tersangka YO untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa. YO adalah orang yang mengatur rekanan tertentu untuk menjadi pemenang lelang atau pelaksana paket pekerjaan yang biasanya dilakukan.
"PPK akan membagi paket-paket pekerjaan yang akan dimenangkan masing-masing rekanan. PPK juga
meminta adanya rekanan pendamping dalam masing-masing lelang," sambungnya.
Setelah membantu rekanan memenangkan lelang, YO lantas meminta persentase tertentu kepada para perusahaan pelaksana paket dengan besaran 10-20 persen.
tulis komentar anda