Buka Ijtima Ulama Komisi Fatwa, Wapres: Tanggung Jawab Ulama Menjaga Negara
Rabu, 29 Mei 2024 - 15:20 WIB
Wapres KH Maruf Amin mengatakan, tanggung jawab ulama menjaga negara. Foto/MPI/binti mufarida
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dalam kesempatan itu, Wapres menyebut tanggung jawab ulama menjaga negara.
"Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ini forum penting. Memang di forum ini dibahas masalah strategis, masalah strategis kebangsaan," ungkap Wapres, Rabu (29/5/2024).
Wapres pun mengatakan masalah-masalah kontemporer yang dibahas dalam Ijtima Ulama ini menyangkut keumatan, perundang-undangan dan sebagainya. "Ini diharapkan bagian dari tanggung jawab ulama dalam menjaga negara ini. Supaya negara ini tetap berada di dalam kitthah wathaniyah, kebangsaan dan kenegaraan. Jangan sampai menyimpang," ujarnya.
"Agar negara ini tetap berada pada kerangka kesepakatan nasional sehingga negara ini tetap terjaga. Oleh karena itu banyak fatwa yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama ini. Di samping juga untuk kepentingan global," papar Wapres.
Wapres menyebut Ijtima Ulama menjawab masalah yang dihadapi umat yang siklusnya tiga tahun sekali. "Setiap tiga tahun ada masalah-masalah yang direspons Majelis Ulama. Tiga tahun lagi ada masalah yang belum direspons lagi."
"Jadi masalah keumatan akan direspons setiap tiga tahun sekali. Masalah perundangan juga direspons Majelis Ulama supaya ada perbaikan demi kemaslahatan," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Suhud mengatakan Ijtima Ulama merupakan sunnah dari Kiai Ma'ruf Amin sejak dulu ketika menjabat sebagai Ketua Umum MUI.
"Ijtima Ulama, dilaksanakan di Ponpes Bahrul Ulum ini untuk turut serta membangun bangsa ini. Ada tiga hal, integrasi wilayah dari Sabang sampai Merauke, integrasi pimpinan dan rakyatnya nyambungnya rakyat dengan pimpinannya, melindungi pemerintahnya dengan rakyat," katanya.
Marsudi mengatakan perkembangan zaman detik demi detik harus dijawab. Pasalnya, menyatukan banyak mahzab, pendapat. Pendapat dijadikan satu, dari sinilah MUI untuk menyatukan pendapat.
Marsudi menyebut membangun Indonesia adalah keharusan. Namun, membangun bukan merobohkan. "Membangun adalah menyatukan, membangun adalah memperkuat. Baik membangun infrastruktur atau kemaslahatan bangsanya," tuturnya.
"Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ini forum penting. Memang di forum ini dibahas masalah strategis, masalah strategis kebangsaan," ungkap Wapres, Rabu (29/5/2024).
Wapres pun mengatakan masalah-masalah kontemporer yang dibahas dalam Ijtima Ulama ini menyangkut keumatan, perundang-undangan dan sebagainya. "Ini diharapkan bagian dari tanggung jawab ulama dalam menjaga negara ini. Supaya negara ini tetap berada di dalam kitthah wathaniyah, kebangsaan dan kenegaraan. Jangan sampai menyimpang," ujarnya.
"Agar negara ini tetap berada pada kerangka kesepakatan nasional sehingga negara ini tetap terjaga. Oleh karena itu banyak fatwa yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama ini. Di samping juga untuk kepentingan global," papar Wapres.
Wapres menyebut Ijtima Ulama menjawab masalah yang dihadapi umat yang siklusnya tiga tahun sekali. "Setiap tiga tahun ada masalah-masalah yang direspons Majelis Ulama. Tiga tahun lagi ada masalah yang belum direspons lagi."
"Jadi masalah keumatan akan direspons setiap tiga tahun sekali. Masalah perundangan juga direspons Majelis Ulama supaya ada perbaikan demi kemaslahatan," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Suhud mengatakan Ijtima Ulama merupakan sunnah dari Kiai Ma'ruf Amin sejak dulu ketika menjabat sebagai Ketua Umum MUI.
"Ijtima Ulama, dilaksanakan di Ponpes Bahrul Ulum ini untuk turut serta membangun bangsa ini. Ada tiga hal, integrasi wilayah dari Sabang sampai Merauke, integrasi pimpinan dan rakyatnya nyambungnya rakyat dengan pimpinannya, melindungi pemerintahnya dengan rakyat," katanya.
Marsudi mengatakan perkembangan zaman detik demi detik harus dijawab. Pasalnya, menyatukan banyak mahzab, pendapat. Pendapat dijadikan satu, dari sinilah MUI untuk menyatukan pendapat.
Marsudi menyebut membangun Indonesia adalah keharusan. Namun, membangun bukan merobohkan. "Membangun adalah menyatukan, membangun adalah memperkuat. Baik membangun infrastruktur atau kemaslahatan bangsanya," tuturnya.
(cip)
tulis komentar anda