PDIP dan PKS Diprediksi Menjadi Oposisi Prabowo-Gibran, Ini Analisis Pengamat
Selasa, 23 April 2024 - 17:02 WIB
Baca Juga: PDIP Tentukan Sikap Gabung Pemerintah atau Oposisi pada Mei Mendatang
Lantas, apa saja keuntungan yang diraih PDIP dan PKS jika memilih jalan menjadi oposisi? "Tentu simpati publik, kesan oposisi akan menjadi propaganda untuk Pilkada 2024, dan ini menjadi sangat strategis jika hanya didominasi oleh dua parpol. Kelompok kontra kekuasaan bisa saja akan tergiring ke dua partai ini," pungkas Dedi.
Diketahui, PDIP akan menentukan sikap apakah bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru berada di luar pemerintahan atau oposisi pada Mei 2024. Hal ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan, hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan ke luar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional (rakernas) yang insyaallah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Lantas, apa saja keuntungan yang diraih PDIP dan PKS jika memilih jalan menjadi oposisi? "Tentu simpati publik, kesan oposisi akan menjadi propaganda untuk Pilkada 2024, dan ini menjadi sangat strategis jika hanya didominasi oleh dua parpol. Kelompok kontra kekuasaan bisa saja akan tergiring ke dua partai ini," pungkas Dedi.
Diketahui, PDIP akan menentukan sikap apakah bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru berada di luar pemerintahan atau oposisi pada Mei 2024. Hal ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan, hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan ke luar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional (rakernas) yang insyaallah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Lihat Juga :