PDIP Tentukan Sikap Gabung Pemerintah atau Oposisi pada Mei Mendatang
Senin, 22 April 2024 - 23:23 WIB
PDIP menggelar konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024). FOTO/MPI/FLLDY UTAMA
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) akan menentukan sikap apakah bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru berada di luar pemerintahan atau oposisi pada Mei 2024. Hal ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan, hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan keluar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional (Rakornas) yang insyaAllah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," kata Basarah di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Di forum tersebut, kata dia, DPP PDIP bersama segenap struktur partai, baik tingkat DPC maupun DPD, akan bersidang sekaligus bermusyawarah dalam melihat berbagai dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia.
"Dan kemudian akan berikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif Kongres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujarnya.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan, hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan keluar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional (Rakornas) yang insyaAllah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," kata Basarah di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Di forum tersebut, kata dia, DPP PDIP bersama segenap struktur partai, baik tingkat DPC maupun DPD, akan bersidang sekaligus bermusyawarah dalam melihat berbagai dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia.
"Dan kemudian akan berikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif Kongres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujarnya.
(abd)
tulis komentar anda