AS Veto Keanggotaan Palestina di PBB, Fadli Zon Ingatkan Konsekuensinya
Sabtu, 20 April 2024 - 11:44 WIB
Paramedis berlari membawa seorang anak yang terluka saat Israel menghancurkan gedung di Gaza pada Senin (9/10/2023). Foto/REUTERS
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) kembali memveto draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB pada Kamis (18/4/2024) sore waktu New York. Draf yang diajukan Aljazair itu didukung 12 dari total 15 negara anggota DK PBB.
Sementara dua anggota DK PBB yaitu Inggris dan Swiss memilih abstain dan Amerika Serikat menolak dengan veto. Menyikapi hal itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengecam keras langkah AS itu.
“Sangat disayangkan veto AS atas draf resolusi tersebut. Veto ini menunjukkan sikap standar ganda dan anti perdamaian. Semakin penting adanya reformasi institusi tatanan dunia. Jadi pasti ada konsekuensi dari tindakan AS itu,” ujar Fadli mengingatkan, Sabtu (20/4/2024).
Konsekuensi pertama, kata Fadli, terkait tuntutan lebih keras urgensi dan kedaruratan melakukan reformasi DK PBB supaya lebih demokratis, fair, representatif, dan efektif dalam menunaikan fungsinya menjaga keamanan dan kedamaian internasional seperti tertuang di dalam Piagam PBB Pasal 24.
“Mekanisme veto terbukti seringkali menghambat penegakan keamanan dan perdamaian internasional di berbagai konflik di dunia, terutama ketika konflik tersebut beririsan langsung dengan kepentingan negara-negara pemegang hak veto,” ujarnya.
Dia menuturkan, mekanisme veto secara faktual telah benar-benar menyandera penegakan keamanan dan perdamaian dunia. “Bukti paling sahih atas fakta tersebut adalah berlarut-larutnya konflik Palestina-Israel yang sudah hampir 80 tahun berjalan sejak 1947, termasuk kegagalan menghentikan genosida Israel yang menewaskan lebih dari 34 ribu rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan lebih 70 persen adalah anak-anak dan perempuan,” ujarnya.
Lihat Juga: Bicara di Hadapan Liga Al Quds, Fadli Zon: Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Sementara dua anggota DK PBB yaitu Inggris dan Swiss memilih abstain dan Amerika Serikat menolak dengan veto. Menyikapi hal itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengecam keras langkah AS itu.
“Sangat disayangkan veto AS atas draf resolusi tersebut. Veto ini menunjukkan sikap standar ganda dan anti perdamaian. Semakin penting adanya reformasi institusi tatanan dunia. Jadi pasti ada konsekuensi dari tindakan AS itu,” ujar Fadli mengingatkan, Sabtu (20/4/2024).
Konsekuensi pertama, kata Fadli, terkait tuntutan lebih keras urgensi dan kedaruratan melakukan reformasi DK PBB supaya lebih demokratis, fair, representatif, dan efektif dalam menunaikan fungsinya menjaga keamanan dan kedamaian internasional seperti tertuang di dalam Piagam PBB Pasal 24.
“Mekanisme veto terbukti seringkali menghambat penegakan keamanan dan perdamaian internasional di berbagai konflik di dunia, terutama ketika konflik tersebut beririsan langsung dengan kepentingan negara-negara pemegang hak veto,” ujarnya.
Dia menuturkan, mekanisme veto secara faktual telah benar-benar menyandera penegakan keamanan dan perdamaian dunia. “Bukti paling sahih atas fakta tersebut adalah berlarut-larutnya konflik Palestina-Israel yang sudah hampir 80 tahun berjalan sejak 1947, termasuk kegagalan menghentikan genosida Israel yang menewaskan lebih dari 34 ribu rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan lebih 70 persen adalah anak-anak dan perempuan,” ujarnya.
Lihat Juga: Bicara di Hadapan Liga Al Quds, Fadli Zon: Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda