Tegas! PBNU Desak Israel Buka Akses Masjid Al Aqsa bagi Muslim Selama Ramadan
Sabtu, 09 Maret 2024 - 15:45 WIB
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dalam keterangan persnya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). Foto/PBNU
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan tegas agar Israel bisa membuka akses ke Masjid Al Aqsa bagi umat Islam yang ingin beribadah selama bulan suci Ramadan . Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Gus Yahya menyoroti tragedi kemanusiaan yang kian memburuk di Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat. Dia menyayangkan penutupan akses ini yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir.
"Kami juga meminta meminta dengan sungguh-sungguh pada penguasa Israel untuk membuka akses Masjidil Aqsa untuk beribadah selama Ramadan ini, karena sudah beberapa waktu ini Masjidil Aqsa ditutup aksesnya dari umat Islam yang ingin beribadah ke sana," kata Gus Yahya dalam keterangan persnya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
Dalam upaya mencari solusi bagi warga di Palestina, Gus Yahya mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, termasuk pemerintah Indonesia melalui menteri luar negeri. Namun, dia menilai, situasi masih sangat sulit, dengan suara masyarakat internasional yang diabaikan oleh pihak yang terlibat.
Gus Yahya menyoroti tragedi kemanusiaan yang kian memburuk di Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat. Dia menyayangkan penutupan akses ini yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir.
"Kami juga meminta meminta dengan sungguh-sungguh pada penguasa Israel untuk membuka akses Masjidil Aqsa untuk beribadah selama Ramadan ini, karena sudah beberapa waktu ini Masjidil Aqsa ditutup aksesnya dari umat Islam yang ingin beribadah ke sana," kata Gus Yahya dalam keterangan persnya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
Dalam upaya mencari solusi bagi warga di Palestina, Gus Yahya mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, termasuk pemerintah Indonesia melalui menteri luar negeri. Namun, dia menilai, situasi masih sangat sulit, dengan suara masyarakat internasional yang diabaikan oleh pihak yang terlibat.
Lihat Juga :