Demo Tolak Pemilu Curang Marak, Syahganda Desak Pimpinan Parpol Gulirkan Hak Angket
Jum'at, 01 Maret 2024 - 21:55 WIB
Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan menilai, aksi demo menolak kecurangan Pemilu 2024 oleh masyarakat semakin marak. Foto/MPI
JAKARTA - Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan menilai, aksi demo menolak kecurangan Pemilu 2024 oleh masyarakat semakin marak. Untuk itu, dia mendesak para pimpinan partai politik (parpol) segera melakukan hak angket.
Syahganda melihat arah partai pengusung paslon nomor urut 1 dan 3 memang sepakat tentang diadakannya hak angket. Namun, hingga kini hak angket itu belum dilakukan, masyarakat yang melihat adanya keragu-raguan terkait hak angket itu akhirnya terus menyuarakan penolakan kecurangan pemilu melalui aksi demo di berbagai daerah di Indonesia.
"Melihat itu dalam keragu-raguan, rakyat ini sebenarnya menunjukan simpatinya pada pimpinan-pimpinan partai itu agar mereka bekerja lebih sungguh-sungguh dan lebih cepat," ujarnya dalam acara iNews Today pada Jumat (1/3/2024).
Syahganda menyebut, dalam tuntutannya itu massa juga menyuarakan agar harga beras diturunkan. Pasalnya, persoalan beras itu tak luput dari kecurigaan masyarakat atas kelangkaan beras dengan dugaan politisiasi bansos dalam pemilu.
"Soal beras ini kan tidak luput dari kecurigaan beras itu hilang karena dipakai untuk politisasi bansos karena ketika Presiden Jokowi mengatakan di seluruh dunia ada bencana El Nino dan seluruh dunia mengalami masalah soal harga dan pasokan beras itu dibantah oleh ekonom," jelasnya.
Para ekonom, menyebutkan di Vietnam dan Thailand tak ada kenaikan harga beras dan tak ada kehilangan pasokan. Persoalan itu pun tak bisa dipisahkan antara hilangnya beras di pasaran dengan politisasi bansos yang terjadi kemarin.
"Makanya, siapa yang bisa memeriksa ini, teman-teman di DPR lah yang mempunyai hak angket resmi konstitusi untuk menyelidiki itu. Inilah pentingnya kita dari masyarakat untuk mendorong teman-teman pimpinan parpol melakukan hak angket secara cepat, tangal 4 atau 5 mereka berhenti Reses ya sudah langsung mulai saja," kata Syahganda.
Syahganda melihat arah partai pengusung paslon nomor urut 1 dan 3 memang sepakat tentang diadakannya hak angket. Namun, hingga kini hak angket itu belum dilakukan, masyarakat yang melihat adanya keragu-raguan terkait hak angket itu akhirnya terus menyuarakan penolakan kecurangan pemilu melalui aksi demo di berbagai daerah di Indonesia.
"Melihat itu dalam keragu-raguan, rakyat ini sebenarnya menunjukan simpatinya pada pimpinan-pimpinan partai itu agar mereka bekerja lebih sungguh-sungguh dan lebih cepat," ujarnya dalam acara iNews Today pada Jumat (1/3/2024).
Baca Juga
Syahganda menyebut, dalam tuntutannya itu massa juga menyuarakan agar harga beras diturunkan. Pasalnya, persoalan beras itu tak luput dari kecurigaan masyarakat atas kelangkaan beras dengan dugaan politisiasi bansos dalam pemilu.
"Soal beras ini kan tidak luput dari kecurigaan beras itu hilang karena dipakai untuk politisasi bansos karena ketika Presiden Jokowi mengatakan di seluruh dunia ada bencana El Nino dan seluruh dunia mengalami masalah soal harga dan pasokan beras itu dibantah oleh ekonom," jelasnya.
Para ekonom, menyebutkan di Vietnam dan Thailand tak ada kenaikan harga beras dan tak ada kehilangan pasokan. Persoalan itu pun tak bisa dipisahkan antara hilangnya beras di pasaran dengan politisasi bansos yang terjadi kemarin.
"Makanya, siapa yang bisa memeriksa ini, teman-teman di DPR lah yang mempunyai hak angket resmi konstitusi untuk menyelidiki itu. Inilah pentingnya kita dari masyarakat untuk mendorong teman-teman pimpinan parpol melakukan hak angket secara cepat, tangal 4 atau 5 mereka berhenti Reses ya sudah langsung mulai saja," kata Syahganda.
(cip)
tulis komentar anda