Usai Dilantik Jadi Menteri Jokowi, AHY Bicara Harus Move On saat Ditanya soal Kecurangan Pemilu
Rabu, 21 Februari 2024 - 14:57 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Foto/Riyan Rizki Roshali
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. AHY menilai bahwa usulan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari ekspresi dan demokrasi.
“Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu di negara mana pun selalu ada isu-isu demikian,” kata AHY usai dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
“Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati secara formal sampai dengan tuntas, tetapi yang jelas kita justru harus move on. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya,” sambung AHY.
Ia menilai yang harus dilakukan saat ini adalah membangun kembali rekonsiliasi dan memberikan ruang demokrasi. “Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya silakan, itu hak warga negara, hak partai politik. Tetapi saya tidak ingin terjebak, kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” ungkapnya.
Lebih jauh, dia menegaskan Demokrat akan selalu bijak menggunakan suaranya di parlemen. Ia memastikan, partainya tidak akan terjebak dalam isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah.
“Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah. Jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai. Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas,” pungkasnya.
“Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu di negara mana pun selalu ada isu-isu demikian,” kata AHY usai dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
“Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati secara formal sampai dengan tuntas, tetapi yang jelas kita justru harus move on. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya,” sambung AHY.
Ia menilai yang harus dilakukan saat ini adalah membangun kembali rekonsiliasi dan memberikan ruang demokrasi. “Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya silakan, itu hak warga negara, hak partai politik. Tetapi saya tidak ingin terjebak, kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” ungkapnya.
Lebih jauh, dia menegaskan Demokrat akan selalu bijak menggunakan suaranya di parlemen. Ia memastikan, partainya tidak akan terjebak dalam isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah.
“Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah. Jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai. Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas,” pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda