Pertemuan Presiden dengan Surya Paloh Diduga untuk Redam Isu Hak Angket Bansos
Senin, 19 Februari 2024 - 18:02 WIB
Pemerhati Pemilu 2024, Ray Rangkuti (peci hitam). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerhati Pemilu 2024, Ray Rangkuti menduga pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh untuk meredam bergulirnya isu hak angket bantuan sosial (bansos) di DPR oleh partai politik nonkoalisi Prabowo-Gibran.
Ray melihat, salah satu agenda yang akan disampaikan oleh partai-partai di luar Partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran besar kemungkinan akan menggulirkan hak angket terkait dugaan adanya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral. Di mana, presiden terlibat langsung dalam pemberian bansos dimaksud.
Menurutnya, potensi ini besar karena partai-partai yang tidak mendukung pasangan Prabowo-Gibran jika ditotalkan jumlahnya mencapai 314 kursi atau mayoritasnya di DPR.
"Oleh karena itulah, untuk mungkin tidak terjadi dan terlaksananya hak angket itu, salah satu ya meminta pengertian dari Nasdem mungkin kalo hak angket nanti tetap berlangsung, setidaknya Nasdem tidak terlibat di dalamnya," kata Ray, Senin (19/2/2024).
Dia pun menyinggung salah satu pernyataan presiden pasca pertemuannya dengan Surya Paloh menyebut bahwa pertemuan itu semacam jembatan. Ray menafsirkan, Nasdem diminta atau diharapkan oleh Presiden Jokowi agar dapat menjadi penjembatan bagi upaya meredam kemungkinan lahirnya hak angket tersebut.
Di sisi lain, dia berpandangan bahwa hak angket ini memang penting. Pasalnya, ini kali pertamanya melihat di dalam pelaksanaan pemilu sebuah penggunaan uang negara dalam hal ini adalah bansos yang sedikit banyak, diindikasinya berimplikasi terhadap elektoral, terhadap kenaikan suara.
Pada saat bersamaan, saat ini terjadi lonjakan harga beras, bahkan berasnya sendiri dalam hal ini beras premium mulai jarang ditemukan di pasaran. Ray mengatakan, ada yang menyebut ini berhubungan dengan gencarnya pembagian bansos yang dilakukan oleh presiden menjelang Pilpres yang kemarin.
"Artinya situasi yang sekarang ini, memiliki dasar yang cukup bagi DPR untuk menggunakan hak pilih karena kenyataannya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral itu diduga berimplikasi serius terhadap elektabilitas paslon tertentu, dan saat bersamaan ada kelangkaan atau setidaknya ada harga yang naik dari beras yang tengah beredar di masyarakat," ujarnya.
Oleh karenanya, ia menduga pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi salah satunya adalah untuk mengharapkan Nasdem jika nanti hak angket ini digulirkan, tidak termasuk dalam bagian yang mendorongnya.
"Dan Nasdem sendiri akan menjadi jembatan bagi partai-partai lain yang diharapkan juga tidak ikut serta menggulirkan hak angket untuk melihat apakah ada benar-benar penggunaan bansos demi kepentingan elektoral," pungkasnya.
Ray melihat, salah satu agenda yang akan disampaikan oleh partai-partai di luar Partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran besar kemungkinan akan menggulirkan hak angket terkait dugaan adanya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral. Di mana, presiden terlibat langsung dalam pemberian bansos dimaksud.
Menurutnya, potensi ini besar karena partai-partai yang tidak mendukung pasangan Prabowo-Gibran jika ditotalkan jumlahnya mencapai 314 kursi atau mayoritasnya di DPR.
"Oleh karena itulah, untuk mungkin tidak terjadi dan terlaksananya hak angket itu, salah satu ya meminta pengertian dari Nasdem mungkin kalo hak angket nanti tetap berlangsung, setidaknya Nasdem tidak terlibat di dalamnya," kata Ray, Senin (19/2/2024).
Dia pun menyinggung salah satu pernyataan presiden pasca pertemuannya dengan Surya Paloh menyebut bahwa pertemuan itu semacam jembatan. Ray menafsirkan, Nasdem diminta atau diharapkan oleh Presiden Jokowi agar dapat menjadi penjembatan bagi upaya meredam kemungkinan lahirnya hak angket tersebut.
Di sisi lain, dia berpandangan bahwa hak angket ini memang penting. Pasalnya, ini kali pertamanya melihat di dalam pelaksanaan pemilu sebuah penggunaan uang negara dalam hal ini adalah bansos yang sedikit banyak, diindikasinya berimplikasi terhadap elektoral, terhadap kenaikan suara.
Pada saat bersamaan, saat ini terjadi lonjakan harga beras, bahkan berasnya sendiri dalam hal ini beras premium mulai jarang ditemukan di pasaran. Ray mengatakan, ada yang menyebut ini berhubungan dengan gencarnya pembagian bansos yang dilakukan oleh presiden menjelang Pilpres yang kemarin.
"Artinya situasi yang sekarang ini, memiliki dasar yang cukup bagi DPR untuk menggunakan hak pilih karena kenyataannya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral itu diduga berimplikasi serius terhadap elektabilitas paslon tertentu, dan saat bersamaan ada kelangkaan atau setidaknya ada harga yang naik dari beras yang tengah beredar di masyarakat," ujarnya.
Oleh karenanya, ia menduga pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi salah satunya adalah untuk mengharapkan Nasdem jika nanti hak angket ini digulirkan, tidak termasuk dalam bagian yang mendorongnya.
"Dan Nasdem sendiri akan menjadi jembatan bagi partai-partai lain yang diharapkan juga tidak ikut serta menggulirkan hak angket untuk melihat apakah ada benar-benar penggunaan bansos demi kepentingan elektoral," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda