4 Poin TPN Ganjar-Mahfud terkait Evaluasi Pemilu 2024
Kamis, 15 Februari 2024 - 15:51 WIB
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar evaluasi Pemilu 2024 . Hasilnya, ditemukan beberapa pelanggaran hingga kecurangan dalam proses pemungutan suara.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam rapat evaluasi tersebut, setiap ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud menyampaikan arahan, dan Ketua TPN Arsjad Rasjid juga melaporkan potret serta dinamika Pilpres 2024.
"Dari situ kemudian dikerucutkan dalam beberapa hal. Pertama, bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas," kata Hasto di Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
"Sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan," sambungnya.
Lalu, poin kedua adalah banyaknya temuan yang disampaikan para aktivis dan pejuang demokrasi mengenai kecenderungan terjadinya rekayasa Pemilu. Terutama yang dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir.
"Kemudian yang ketiga dilakukan kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang Pemilu itu bertentangan," katanya.
"Kemudian dipaparkan seluruh aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktikkan untuk mendukung pasangan nomor 2," sambungnya.
Hasto menilai, berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari Pemilu tersebut. Sehingga, poin keempat dari evaluasi hari ini adalah pembentukan tim khusus.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam rapat evaluasi tersebut, setiap ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud menyampaikan arahan, dan Ketua TPN Arsjad Rasjid juga melaporkan potret serta dinamika Pilpres 2024.
"Dari situ kemudian dikerucutkan dalam beberapa hal. Pertama, bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas," kata Hasto di Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
"Sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan," sambungnya.
Lalu, poin kedua adalah banyaknya temuan yang disampaikan para aktivis dan pejuang demokrasi mengenai kecenderungan terjadinya rekayasa Pemilu. Terutama yang dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir.
"Kemudian yang ketiga dilakukan kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang Pemilu itu bertentangan," katanya.
"Kemudian dipaparkan seluruh aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktikkan untuk mendukung pasangan nomor 2," sambungnya.
Hasto menilai, berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari Pemilu tersebut. Sehingga, poin keempat dari evaluasi hari ini adalah pembentukan tim khusus.
tulis komentar anda