Akademisi Dorong Masyarakat Berdemokrasi secara Sehat dan Beretika
Jum'at, 19 Januari 2024 - 23:15 WIB
Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rully Nasrullah. FOTO/IST
JAKARTA - Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada siapa pun menyatakan pendapatnya. Sayangnya di era media sosial, kebebasan berpendapat itu kerap kali mengabaikan etika berdemokrasi.
Pandangan ini disampaikan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rully Nasrullah menanggapi kebebasan berpendapat di media sosial. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, siapa pun bebas menyatakan pendapatnya melalui apa pun, termasuk media sosial. Namun ia prihatin menjatuhkan figur tertentu justru menjadi budaya, dibandingkan menonjolkan kelebihan tokoh yang didukung.
"Persoalannya adalah kebanyakan di media sosial itu malah lebih ke apa yang tidak mereka dukung gitu. Maka mau tidak mau, ketika membicarakan apa yang tidak mereka dukung itu, yang terjadi bukan proses dialog, tetapi perdebatan yang kontraproduktif. Semestinya ketika kita telah dewasa dalam menyatakan dukungan dan punya literasi yang cukup, maka yang dilakukan adalah melempar pertanyaan, bukan malah menjatuhkan figur tertentu," kata Rully dalam keterangannya dikutip, Jumat (19/1/2024).
Misalnya ketika ada peserta Pemilu yang memiliki program menyehatkan masyarakat, maka bisa ditanyakan rincian program dan perencanaannya. Melalui format pertanyaan, masyarakat bisa mengetahui lebih jauh apa yang ingin disampaikan pihak lain dan dapat menciptakan dialog yang efektif.
Menurut Rully, persoalan yang umum terjadi adalah masyarakat lebih tertarik pada black campaign pada tokoh yang dianggap berseberangan. Hal ini bisa dilihat langsung di media sosial, banyak yang melakukan framing pihak lawan dengan citra negatif, bahkan sampai melakukan character assassination atau pembunuhan karakter.
Pandangan ini disampaikan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rully Nasrullah menanggapi kebebasan berpendapat di media sosial. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, siapa pun bebas menyatakan pendapatnya melalui apa pun, termasuk media sosial. Namun ia prihatin menjatuhkan figur tertentu justru menjadi budaya, dibandingkan menonjolkan kelebihan tokoh yang didukung.
"Persoalannya adalah kebanyakan di media sosial itu malah lebih ke apa yang tidak mereka dukung gitu. Maka mau tidak mau, ketika membicarakan apa yang tidak mereka dukung itu, yang terjadi bukan proses dialog, tetapi perdebatan yang kontraproduktif. Semestinya ketika kita telah dewasa dalam menyatakan dukungan dan punya literasi yang cukup, maka yang dilakukan adalah melempar pertanyaan, bukan malah menjatuhkan figur tertentu," kata Rully dalam keterangannya dikutip, Jumat (19/1/2024).
Misalnya ketika ada peserta Pemilu yang memiliki program menyehatkan masyarakat, maka bisa ditanyakan rincian program dan perencanaannya. Melalui format pertanyaan, masyarakat bisa mengetahui lebih jauh apa yang ingin disampaikan pihak lain dan dapat menciptakan dialog yang efektif.
Menurut Rully, persoalan yang umum terjadi adalah masyarakat lebih tertarik pada black campaign pada tokoh yang dianggap berseberangan. Hal ini bisa dilihat langsung di media sosial, banyak yang melakukan framing pihak lawan dengan citra negatif, bahkan sampai melakukan character assassination atau pembunuhan karakter.
Lihat Juga :